China Ancam Beri Sanksi

BEIJING, KOMPAS.com - China mengancam akan memberi sanksi dagang terhadap Jepang terkait keputusan Jepang membeli tiga pulau di Laut China Timur yang diklaim milik China. China berharap Jepang menghentikan rencana tersebut.

Demikian dikatakan juru bicara Partai Komunis China di Beijing, Senin (17/9/2012). Selama ini hubungan dagang antara China dan Jepang terjalin sangat erat. Tahun lalu, sejumlah perusahaan Jepang menginvestasikan dana di China sebesar 342,9 miliar dollar AS. Akan tetapi, hubungan tersebut kerap diwarnai ketegangan seperti yang terjadi saat ini.

Sanksi ekonomi China tidak hanya akan mengguncang perekonomian Jepang, tetapi juga akan berdampak serius terhadap perekonomian Asia, bahkan Barat.

Sebuah artikel komentar di surat kabar corong Pemerintah China, People’s Daily, mengatakan, perekonomian Jepang melemah sejak tahun 1990 dan semakin ambruk setelah krisis ekonomi serta gempa bumi 2011. Perekonomian Jepang akan semakin parah jika China menjatuhkan sanksi dagang sebagai buntut sengketa pulau yang disebut Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh China.

Di Jakarta, Asisten Kementerian Luar Negeri China Le Yucheng mengatakan, China siap diajak berdialog secara damai jika Jepang menghentikan langkah- langkah provokasinya. ”Semua ini bergantung pada Jepang karena mereka yang memulainya,” ujarnya.

Pada prinsipnya, lanjut Le, China tak akan mengalah menghadapi provokasi Jepang. China akan terus melawan, termasuk dengan kemungkinan memberi sanksi dagang.

Ia menjelaskan, kepulauan tersebut sejak dulu masuk dalam teritori China. Menurut Le, pada tahun 1895, Jepang mencuri dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Selepas Perang Dunia II, semestinya Jepang menyerahkan kembali kepulauan tersebut kepada China.

Namun, faktanya, Jepang tidak pernah melepaskan kepulauan itu sehingga terjadi ketegangan dengan China. ”Kalau Jepang baik, kami juga baik,” ujar Le.

Menutup pabrik

Beberapa perusahaan Jepang menghentikan operasi pabrik- pabrik mereka di China. Perusahaan elektronik Panasonic menutup satu pabriknya di Qingdao, China utara, setelah dibakar massa. Perusahaan raksasa itu juga menyatakan akan segera menutup dua pabrik lainnya di China.

Hal serupa dilakukan produsen kamera Canon. Mereka menutup perusahaannya pada hari Senin dan Selasa guna menjamin keamanan para pekerja.

Para pekerja dan warga asal Jepang di China juga diimbau agar tidak keluar rumah guna menghindari amukan pengunjuk rasa.

Unjuk rasa anti-Jepang terus meluas di lima kota besar di China. Para pengunjuk rasa menyasar kantor dan bangunan perusahaan Jepang. Beberapa bangunan dirusak dan dibakar pengunjuk rasa.

Puluhan ribu warga Jepang tinggal di China saat ini. Di Shanghai saja setidaknya terdapat 56.000 warga Jepang.

Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda, saat bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta, mendesak agar Pemerintah China melindungi warga Jepang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei menegaskan, Pemerintah China akan melindungi warga dan perusahaan Jepang di China. Ia juga mengimbau agar pengunjuk rasa mematuhi hukum.

Sementara itu, Panetta mengajak agar Jepang dan China saling menahan diri dalam menyelesaikan kasus perebutan kepulauan tersebut.

Menurut dia, kasus ini menyangkut kepentingan banyak pihak. Oleh karena itu, China dan Jepang harus mencari cara penyelesaian tanpa memicu eskalasi ketegangan.

Masih terkait sengketa teritorial, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan, tak ada jaminan tak akan ada masalah serius dalam konferensi tingkat tinggi para pemimpin ASEAN, November mendatang. Empat anggota ASEAN terlibat sengketa teritorial dengan China terkait Kepulauan Spratly di Laut China Selatan.

(Reuters/AFP/MHF/DWA)