Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Tegas, Penembakan WNI Dianggap Biasa

Kompas.com - 13/09/2012, 16:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kembali terjadinya penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia dinilai akibat pemerintah Indonesia tak pernah tegas terhadap rentetan kasus serupa selama ini. Akibatnya, kepolisian Malaysia menganggap penembakan WNI hal yang biasa.

"Diplomasi pemerintah gagal karena kasus serupa tidak ada yang tuntas. Jadi legitimasi buat aparat, seolah-olah menembak orang Indonesia sah aja," kata Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 13/9/2012 ).

Hal itu dikatakan Tubagus ketika dimintai tanggapan tewasnya lima warga Indonesia di Malaysia setelah ditembak kepolisian Malaysia.

Tubagus mengatakan, pemerintah wajib melakukan investigasi mendalam mengenai peristiwa itu terutama memastikan apakah benar lima WNI itu terlibat kasus kriminal. Selain itu, kata dia, perlu dicari tahu apakah penembakan selama ini akibat kesalahan teknis ketika menghadapi orang yang diduga terlibat kriminal atau tidak.

"Apakah (penembakan WNI) itu kebijakan dari komandan polisi? Apakah itu menjadi kebijakan negara? Biar kita tahu pada level mana kita ambil keputusan untuk melangkah," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, berdasarkan catatan Kompas, penembakan lima WNI itu merupakan yang ketiga dalam tujuh bulan terakhir. Maret 2012 , Abdul Kadir Jaelani (25), Herman (34), dan Mad Noor (28) dari Nusa Tenggara Barat ditembak polisi Malaysia di Port Dickson, Negeri Sembilan. Juni 2012 , tiga WNI asal Jawa Timur ditembak mati di Kuala Lumpur. .

Polisi Malaysia mengklaim para korban ditembak karena dipergoki akan merampok. Kecuali terhadap tiga korban tewas pada Juni 2012 , tuduhan itu tidak dibuktikan. Untuk tiga korban pada Juni 2012 , polisi Malaysia mengajukan alasan mereka menembaki polisi sebelum tewas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com