Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Relokasi Syiah, Priyo Harus Pahami Pancasila

Kompas.com - 11/09/2012, 19:15 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menilai bahwa Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seharusnya memahami dan memegang teguh Pancasila sebagai landasan hidup sehingga ide relokasi warga Muslim Syiah tidak sampai terjadi. Pasalnya, ide relokasi warga Muslim Syiah di Sampang termasuk dalam provokasi dan memecah belah masyarakat Indonesia yang multikultural dan plural.

"Kita harus paham bahwa Pancasila yang harus kita pegang dalam hidup bernegara. Buat saya hal (ide relokasi dari Priyo) yang berkaitan dengan provokasi dan memecah belah tidak selayaknya dilakukan di hadapan publik. Saya sendiri tidak setuju dengan ide relokasi itu karena bertentangan dengan Pancasila," ujar Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Puan mengetengahkan mediasi dan musyawarah mufakat yang seharusnya dilakukan di Sampang, dibanding relokasi yang berpihak pada golongan mayoritas. Dia menjelaskan musyawarah mufakat harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak melenceng dari kaidah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamanatkan para pendiri bangsa untuk membina persatuan.

Puan menyarankan agar pemerintah daerah Sampang maupun para wakil rakyat di sana untuk duduk bersama melakukan mediasi sehingga ditemukan pemecahan permasalahan Sampang yang adil dan tidak berpihak. "Mereka yang di Sampang lebih baik mediasi dulu, musyawarah mufakat setelah itu menemukan solusi untuk kebaikan bersama. Musyawarah dulu lah jangan asal main relokasi. Ada dua pihak yang dipertemukan dalam musyawarah itu dan nanti dapat dicari pemecahan yang adil," katanya.

Dalam musyawarah tersebut, lanjut Puan, yang penting adalah proses menuju hasil yang adil. Indonesia adalah negara hukum, jadi relokasi warga Muslim Syiah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan koridor hukum. Menurut Puan yang harus diperhatikan dan dikedepankan adalah peraturan hukum dan adat istiadat warga setempat. "Tidak lupa kepercayaan yang dianut pihak yang berselisih sesuai dengan ajaran Pancasila juga tidak dapat dikesampingkan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan, warga Muslim Syiah di Sampang boleh direlokasi ke tempat lain. Sebab, masalah kasus Sampang murni urusan keluarga, bukan permasalahan antara perbedaan mazhab Syiah dan Sunni. "Jadi tolong diluruskan karena seolah ada konflik NU dengan Syiah atau antara Sunni dan Syiah ternyata tidak semengerikan yang kita sangka. Oleh karena itu, rencana relokasi menurut pandangan saya silakan dilakukan karena inti masalah bukan gesekan antara Sunni dan Syiah, tapi hanya motif perselisihan keluarga," ujar Priyo di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/9/2012) kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com