Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Relokasi Syiah, Priyo Harus Pahami Pancasila

Kompas.com - 11/09/2012, 19:15 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menilai bahwa Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seharusnya memahami dan memegang teguh Pancasila sebagai landasan hidup sehingga ide relokasi warga Muslim Syiah tidak sampai terjadi. Pasalnya, ide relokasi warga Muslim Syiah di Sampang termasuk dalam provokasi dan memecah belah masyarakat Indonesia yang multikultural dan plural.

"Kita harus paham bahwa Pancasila yang harus kita pegang dalam hidup bernegara. Buat saya hal (ide relokasi dari Priyo) yang berkaitan dengan provokasi dan memecah belah tidak selayaknya dilakukan di hadapan publik. Saya sendiri tidak setuju dengan ide relokasi itu karena bertentangan dengan Pancasila," ujar Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Puan mengetengahkan mediasi dan musyawarah mufakat yang seharusnya dilakukan di Sampang, dibanding relokasi yang berpihak pada golongan mayoritas. Dia menjelaskan musyawarah mufakat harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak melenceng dari kaidah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamanatkan para pendiri bangsa untuk membina persatuan.

Puan menyarankan agar pemerintah daerah Sampang maupun para wakil rakyat di sana untuk duduk bersama melakukan mediasi sehingga ditemukan pemecahan permasalahan Sampang yang adil dan tidak berpihak. "Mereka yang di Sampang lebih baik mediasi dulu, musyawarah mufakat setelah itu menemukan solusi untuk kebaikan bersama. Musyawarah dulu lah jangan asal main relokasi. Ada dua pihak yang dipertemukan dalam musyawarah itu dan nanti dapat dicari pemecahan yang adil," katanya.

Dalam musyawarah tersebut, lanjut Puan, yang penting adalah proses menuju hasil yang adil. Indonesia adalah negara hukum, jadi relokasi warga Muslim Syiah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan koridor hukum. Menurut Puan yang harus diperhatikan dan dikedepankan adalah peraturan hukum dan adat istiadat warga setempat. "Tidak lupa kepercayaan yang dianut pihak yang berselisih sesuai dengan ajaran Pancasila juga tidak dapat dikesampingkan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan, warga Muslim Syiah di Sampang boleh direlokasi ke tempat lain. Sebab, masalah kasus Sampang murni urusan keluarga, bukan permasalahan antara perbedaan mazhab Syiah dan Sunni. "Jadi tolong diluruskan karena seolah ada konflik NU dengan Syiah atau antara Sunni dan Syiah ternyata tidak semengerikan yang kita sangka. Oleh karena itu, rencana relokasi menurut pandangan saya silakan dilakukan karena inti masalah bukan gesekan antara Sunni dan Syiah, tapi hanya motif perselisihan keluarga," ujar Priyo di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/9/2012) kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

    Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

    GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

    Nasional
    Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

    Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

    Nasional
    Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

    Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

    Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

    Nasional
    PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

    PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

    Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

    Nasional
    Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

    Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

    Nasional
    Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

    Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

    Nasional
    Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

    Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

    Nasional
    PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

    PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

    Nasional
    Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

    Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

    Nasional
    Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

    Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

    Nasional
    MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

    Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com