Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Australia Loloskan UU Pencari Suaka Baru

Kompas.com - 17/08/2012, 08:12 WIB
L Sastra Wijaya

Penulis

CANBERRA, KOMPAS.com - Dalam usaha menghentikan kedatangan pencari suaka baru, parlemen Australia hari Kamis (16/8/2012),  malam meloloskan undang-undang pencari suaka baru, dengan membuka fasilitas pemrosesan pencari suaka dilakukan di luar Australia, yaitu di Pulau Manus (Papua Nugini) dan Nauru.

Usulan yang diajukan pemerintahan partai Buruh ini didukung oleh partai oposisi, partai Liberal, walaupun dalam pembahasan di Majelis Tinggi, Senator dari Partai Hijau berusaha memberi artikel tambahan, namun usulan tersebut ditolak. Setelah adanya usulan dari tim ahli yang diketuai bekas panglima angkatan bersenjata Angus Houston untuk membuka fasilitas di luar Australia tersebut hari Senin, lebih dari 200 pencari suaka sudah tiba di Australia. Mereka sekarang akan dikirim ke Nauru.

Tim ahli memang mengusulkan kebijakan keras sehingga mereka yang tiba di Australia tidak akan mendapatkan keuntungan untuk diproses lebih cepat dibandingkan mereka yang meminta suaka di tempat lain. Menurut laporan koresponden Kompas di Australia, L. Sastra Wijaya, Partai Hijau yang sejak awal menolak kebijakan seperti itu, mengecam UU baru tersebut karena tidak memberi batas berapa lama para pencari suaka itu akan ditahan di Nauru.

Partai Hijau juga menuduh bahwa Australia melanggar kewajiban hak asasi manusia  internasional. Senator Partai Hijau, Sarah Hanson-Young mengatakan, saat ini di Christmas Island terdapat 10 orang anak-anak yang masih di bawah umur, yang mungkin akan dipindahkan ke Nauru dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari UU baru tersebut.

"Di bawah solusi Pasifik yang diajukan Julia Gillard ini, mereka mendapatkan perlindungan lebih sedikit dibandingkan UU yang pernah dibuat oleh pemerintahan John Howard." kata Hanson-Young. Namun juru bicara pemerintah di Majelis Tinggi, Kate Lundy mempertahankan posisi pemerintah dengan mengatakan, UU ini akan menyelamatkan banyak jiwa, karena mencegah para pencari suaka melakukan perjalanan berbahaya di laut.

Kate Lundy juga mengatakan memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak, akan membuat para penyeludup manusia mengirimkan banyak anak-anak tanpa orang tua mereka. Pemerintah partai Buruh memang tampaknya berusaha keras untuk mengatasi masalah pencari suaka, karena secara politik masalah tersebut mempengaruhi kepopuleran mereka.

Karena tidak ada kebijakan yang efektif, dalam delapan bulan terakhir, lebih dari 7.000  pencari suaka sudah tiba di Australia, kebanyakan melakukan perjalanan dari Indonesia. Sekarang dengan adanya UU baru ini, pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Julia Gillard berharap masalah pencari suaka tidak lagi menjadi berita utama politik di media-media Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com