Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Persoalan Rohingya Tak Sebesar Ambon

Kompas.com - 15/08/2012, 12:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menilai persoalan Rohingya di Myanmar tak sebesar yang pernah terjadi di Ambon dari perbandingan skala akibat-akibatnya sehingga penyelesaiannya diharapkan lebih mudah.
       
"Tentu kita tak ingin seorangpun meninggal, tetapi dari jumlah korban meninggal di Rakhine 80 orang dibanding waktu di Ambon yang sampai 5.000 orang. Di Ambon semua orang bersenjata, di sana tidak," kata Jusuf Kala kepada berbagai organisasi Islam dan kemanusiaan di Jakarta, Rabu, saat menjelaskan hasil kunjungannya ke Rakhine, Myanmar, pekan lalu.
       
Dalam penjelasannya selama dua jam, Jusuf Kalla secara rinci menyampaikan berbagai aspek dan isu menyangkut apa yang terjadi di Rakhine. Ditegaskannya, banyak hal yang dilaporkan media selama ini, dan juga berbagai organisasi internasional, tidak menggambarkan kenyataan yang ada.

Jusuf Kalla mengatakan, peristiwa di Rakhine, Provinsi di Myanmar selatan dan berpenduduk mayoritas Muslim, di mulai dari orang per orang. Kemudian berkembang menjadi antarkelompok, antarkomunitas, dan akhirnya masuk ke agama.

Dari informasi resmi setempat, peristiwa terjadi setelah kasus perkosaan dengan pelakunya Rohingya yang kemudian dibalas keesokan harinya dengan pembunuhan 10 Muslim (Jemaah Tabligh) yang sedang menumpang sebuah bis. Dari sini, situasi berkembang meluas.

PMI

Jusuf Kalla mengungkapkan, semula Pemerintah Myanmar tidak bersedia menerima masuk pihak asing, dari manapun untuk mendatangi tempat terjadinya peristiwa pada 8-9 Juni 2012 itu. Bahkan, sampai Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan tidak diberi visa masuk sampai kini.

Namun, untuk PMI, Pemerintah Myanmar akhirnya memberi izin masuk dan bahkan Presiden Shein Thein memerintahkan aparatnya untuk memberi pengamanan bagi rombongan PMI ke manapun dan tanpa batasan untuk wilayah yang bisa dikunjungi.

Dijelaskannya, suku Rohingya memang berasal dari kawasan yang berbatasan dengan Banglades dan beragama Islam. Secara demografis, jumlah total mereka berkisar 4 persen dari total populasi penduduk Myanmar yang tercatat 60 juta. Warga Rohingya, meski minoritas, sama sekali bukan orang-orang tanpa kewarganegaraan (stateless).

Jusuf Kalla juga menilai keputusan Pemerintah Banglades untuk menutup perbatasan sebagai kebijakan yang tepat karena, jika tidak, akan terjadi gelombang pengungsian besar-besaran Rohingya ke Banglades sehingga meninggalkan tanah kelahiran mereka selamanya.

Koordinasi

Kepada organisasi-organisasi Islam dan kemanusiaan yang akan membantu, Jusuf Kalla mengingatkan mereka agar berkoordinasi sehingga bantuan bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Juga, masuk ke Myanmar harus dengan satu payung hukum jelas, dalam hal ini PMI yang sudah diberi izin untuk memberi bantuan.

"Kami dari PMI berprinsip memberi bantuan ke semua pihak yang menjadi korban, baik Islam maupun yang Buddha," kata Jusuf Kalla, mengingatkan agar pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konstruktif (constructive engagement) terhadap Pemerintah Myanmar sehingga diharapkan hasilnya lebih positif.

Selain itu, cara-cara yang emosional tidak akan menjadi solusi karena Pemerintah Myanmar sudah 30 tahun hidup dalam embargo Barat sehingga menjadikan negara ini tough (kuat) dalam menghadapi setiap tindakan permusuhan.

Secara garis besar, pemberian bantuan bisa melalui cara yang dikoordinasikan PMI atau yang lewat Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang masih menunggu hasil sidang darurat OKI di Mekkah, 14-16 Agustus.

Pertemuan di Markas Besar PMI itu dihadiri antara lain oleh Dompet Dhuafa, Majelis Muslimin (Hiszubllah), Medical Emergency-Committee (Mer-C), dan PKPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com