Wamen Perhubungan Tolak Komentari Harbour Bay

BATAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, menolak berkomentar tentang penyalahgunaan perizinan Pelabuhan Harbour Bay di Batam, Kepulauan Riau. Bambang beralasan masih harus mempelajari dulu masalah itu.

Bambang menyatakan, soal Harbour Bay bukan termasuk materi kunjungannya ke Batam, Selasa (14/8/2012). Kunjungan itu hanya untuk memantau kesiapan angkutan mudik Idul Fitri di Kepri.

"Saya harus pelajari dulu itu. Nanti kalau saya jawab sekarang, malah salah," ujarnya.

Ia juga tidak dapat memastikan, apakah Kementerian Perhubungan akan memberi masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau tidak. Hal itu terkait rencana kunjungan Presiden ke kawasan pelabuhan itu.

Berdasarkan catatan Kompas, pengelola pelabuhan itu diduga menyalahgunakan perizinan. Pengelola mendapat izin untuk pelabuhan khusus. Namun, pengelola malah menjadikan pelabuhan itu sebagai pelabuhan umum.

Akibatnya, negara dirugikan miliaran rupiah. Kerugian itu ditimbulkan dari pajak pelabuhan yang tidak disetor ke kas negara, walau tetap dipungut pengelola pelabuhan.

Saat ini, pengelola pelabuhan yakni JH sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Namun, kelanjutan kasus yang sudah diperiksa sejak setahun lalu itu tidak jelas.

Sebelumnya, anggota DPR Ahmad Yani menyatakan, ada kekuatan yang melindungi pengelola pelabuhan. Kekuatan itu berada di Jakarta dan di Kepri.