Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

159.871 Calhaj Telah Lunasi BPIH

Kompas.com - 09/08/2012, 23:47 WIB
Agus Mulyadi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sampai Kamis (9/8/2012) sebanyak 159.871 calon haji dari seluruh Indonesia telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPHI) 2012/1433 Hijriah.

Demikian dikemukakan Achmad Nizam, Kepala Subdit Pendaftaran Haji pada Direktorat Pelayanan Haji, di Jakarta, Kamis.

Menurut Achmad Nizam, tiga provinsi terbanyak yang telah melunasi BPIH adalah Jawa Barat dengan 31.298 orang, Jawa Timur 25.174 orang, dan Jawa Tengah 24.968 orang. "Tiga provinsi ini memang terbesar porsi hajinya," ungkap Nizam.

Tahap pertama pelunasan BPIH, kata Achmad Nizam, berlangsung pada 26 Juli-31 Agustus 2012. Jika sampai Agustus masih terdapat calon haji (calhaj) yang belum melunasi BPIH, maka pelunasan tahap kedua akan dibuka pada 3-7 September 2012.

Adapun jumlah calhaj yang telah melunasi BPIH berdasarkan provinsi adalah Aceh 3.248 orang, Sumatera Utara 6.910 orang, Sumatera Barat 3.772 orang, Riau 4.196 orang, Kepulauan Riau 825 orang, Jambi 2.185 orang, Sumatera Selatan 5.377 orang, Bengkulu 1.376 orang, Bangka Belitung 852 orang, dan Lampung 5.245 orang.

Selanjutnya DKI Jakarta 5.890 orang, Jawa Barat 31.928 orang, Banten 7.430 orang, Jawa Tengah 24.968 orang, DI Yogyakarta 2.640 orang, Jawa Timur 25.174 orang, Bali 550 orang, NTB 3.721 orang, dan NTT 511 orang.

Kalimantan Barat 1.967 orang, Kalimantan Tengah 1.130 orang, Kalimantan Selatan 3.308 orang, Kalimantan Timur 2.332 orang, Sulawesi Utara 484 orang, Sulawesi Tengah 1.288 orang, Sulawesi Tenggara 1.378 orang, Sulawesi Selatan 5.942 orang, Sulawesi Barat 1.171 orang, Gorontalo 688 orang, Maluku 538 orang, Maluku Utara 880 orang, Papua 835 orang, dan Papua Barat 592 orang.

Achmad Nizam dalam siaran persnya mengimbau agar calhaj yang telah melunasi BPIH, paling lambat dalam 3 hari, mendaftar ulang ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tempat domisilinya.

“Kami berharap, para calhaj dalam melakukan pelunasan BPIH dan pendaftaran, menempuh prosedur yang telah ditentukan, jangan melalui calo atau perantara,” ujarnya.

 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com