HRW: Myanmar Biarkan Kekerasan pada Rohingya

SITTWE, KOMPAS.com - Aparat pemerintah berdiam diri dan hanya melihat ketika kekerasan sektarian pecah di wilayah barat Myanmar bulan lalu dan mereka menembaki warga Muslim Rohingya yang berusaha menyelamatkan rumah-rumah mereka yang terbakar, demikian pernyataan Human Right Watch (HRW), Rabu (1/8/2012).

Dalam sebuah laporan setebal 56 halaman, HRW menyerukan reaksi internasional yang keras atas "kekejaman" yang terjadi sepanjang bulan lalu dalam kerusuhan berdarah antara warga Buddha Rakhine dengan Muslim Rohingya.

Kerusuhan itu menewaskan setidaknya 78 orang. Meskipun saat ini kondisi wilayah itu sudah mereda, puluhan ribu orang, yang sebagian besar warga Rohingya, tidak memiliki tempat tinggal dan mengalami kekurangan makanan, tempat penampungan, serta obat-obatan.

"Pemerintah mengklaim sudah melakukan upaya untuk mengakhiri konflik dan kekejaman etnis, namun beberapa peristiwa yang terjadi baru-baru ini (di negara bagian Rakhine) menunjukkan bahwa penganiayaan dan diskriminasi yang didukung negara tetap berlangsung," kata Brian Adams, direktur HRW Asia.

Adams mendesak masyarakat internasional agar tidak "dibutakan oleh gambaran indah tentang perubahan" di negara itu.

Laporan itu dirilis bersamaan dengan kunjungan utusan HAM PBB ke Rakhine untuk menyelidiki konflik yang disebut pertumpahan darah sektarian dengan korban terbanyak di Myanmar selama bertahun-tahun dan meningkatkan keprihatinan internasional tentang nasib suku Rohingya di Myanmar.

Hasil evaluasi oleh utusan PBB Tomas Ojea Quintana di Rakhine kemungkinan akan dianggap sebagai alat mengukur reformasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presdien Thein Sein setelah Myanmar mengakhiri junta militer yang berlangsung sealama puluhan tahun.

Quintana juga menegaskan, penyelidikan konflik itu menjadi prioritas kunjungan seminggunya di Myanmar. Dia tiba di Rakhine, Selasa (31/7/2012), untuk kunjungan dua hari. Dia meninjau lokasi-lokasi utama kekerasan Juni lalu. Namun Quintana menolak menjawab saat wartawan menanyainya tentang temuan awalnya.

Ketegangan antara suku Rakhine dengan Rohingya sudah berlangsung lama, sebagian karena banyak warga Myanmar menganggap Rohingya sebagai pemukim ilegal yang datang dari Bangladesh.

Konflik terjadi Juni lalu dipicu oleh kabar, yang menyebar dengan cepat, tentang seorang perempuan Rakhine beragama Buddha diperkosa lalu dibunuh oleh tiga pria Muslim pada akhir Mei.

Sebagai pembalasan, pada 3 Juni, warga desa yang marah menyerang satu bus yang menyebabkan 10 warga Rohingya tewas. Dari situ kekekerasan merembet dengan kedua kelompok saling menyerang dan membakar kelompok lain.

HRW mengatakan, aparat pemerintah lamban dalam menghentikan gelombang kekerasan itu dan berpihak pada warga Buddha ketika mereka "meluapkan kampanye kekerasan dan pengumpulan massa untuk melawan Rohingya."

Aparat kepolisian dan paramiliter "mengeluarkan tembakan terhadap warga Rohingya dengan peluru tajam" pada 12 Juni ketika mereka mencoba menghentikan massa Rakhine membakari rumah mereka di ibukota Rakhine, Sittwe.

"Ketika orang-orang (Rohingya) mencoba memadamkan api, pasukan paramiliter menembaki kami. Dan sekelompok orang memukuli kami dengan tongkat besar," laporan itu mengutip kesaksian warga Rohingya di Sittwe.

Laporan itu dibuat berdasarkan wawancara dengan 57 warga Rakhine, Rohingya, dan saksi-saksi lain dari Myanmar dan Bangladesh, tempat sebagian warga Rohingya mengungsi.

Laporan itu juga menyerukan pembebasan ratusan pria dan anak lelaki Rohingnya yang ditahan Juni lalu. Laporan itu mengutip sejarah penyiksaan terhadap tahanan Rohingya yang telah menghadapi diskrimasi selama puluhant tahun di Myanmar.

HRW merupakan pihak terakhir yang menyerukan dilakukannya penyelidikan dan perlindungan bagi suku Rohingya oleh pihak asing. Kelompok-kelompok HAM dan sejumlah negara Islam mengatakan Rohingya terus menghadapi kekerasan.

Beberapa hari lalu, pemerintah Myanmar menegaskan bahwa penanganan konflik di Rakhine itu dilakukan dengan "kehati-hatian yang ekstrem".

"Pemerintah Myanmar menolak keras tuduhan oleh sejumlah pihak tentang kekerasan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh pihak berwenang dalam menangani situasi (di Rakhine)," kata Menteri Luar Negeri Wunnna Maung Lwin, Senin (30/8/2012).