Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Didesak Tekan Myanmar Soal Etnis Rohingya

Kompas.com - 26/07/2012, 22:59 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penderitaan etnis Muslim Rohingya di perbatasan Myanmar-Banglades bukan sekadar persoalan politik dan agama. Hal itu adalah persoalan kemanusiaan yang memprihatinkan.

Oleh sebab itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Perhimpunan Negara-negara ASEAN didesak ikut mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.

Langkah konkret itu diharapkan dilakukan terhadap Pemerintah Myanmar untuk menghentikan tindakan represif terhadap etnis tersebut.

Hingga kini dilaporkan ribuan hingga jutaan etnis Muslim Myanmar menghadapi aksi kekerasan yang brutal.

Desakan disampaikan Wakil Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk Rohingya, Syuhelmaidi Syukur, di Jakarta, Kamis (26/7/2012) petang.

Syuhelmaidi didampingi sejumlah aktivis ACT, seperti Direktur Eksekutif, N Imam Akbari, dan Kepala PR ACT, M Feri Kuntoro.

Selain mendesak Presiden Yudhoyono, ACT bersama Masyarakat Relawan Indonesia, Minggu (29/7/2012) nanti, akan berangkat menuju lokasi pengungsi Rohingya di Teknaf, pinggir Sungai Naf di perbatasan Myanmar-Banglades. Tim terdiri atas tiga orang, yang akan dipimpin oleh Andhika P Swasono.

Aksi kemanusian ini dilakukan ACT bersama lembaga swadaya lokal, Sawab. Terkait itu, ACT menghimpun bantuan dana dari masyarakat Indonesia yang akan didonasikan kepada etnis Rohingya.

"Oleh karena itu, kami berharap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta bisa segera mengeluarkan visa tersebut. Kalau Jumat besok keluar, kami bisa masuk dari Yangon. Akan tetapi, kalau tidak keluar, kami akan masuk dari Banglades," ucap Syuhelmaidi, yang juga pernah memimpin bantuan kemanusian ke Somalia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

    Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

    Nasional
    KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

    KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

    Nasional
    Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

    Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

    Nasional
    Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

    Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

    Nasional
    PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

    PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Nasional
    PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

    PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

    Nasional
    Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

    Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

    Nasional
    Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

    Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

    Nasional
    Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

    Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

    Nasional
    PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

    PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

    Nasional
    PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

    PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

    Nasional
    Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

    Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

    Nasional
    Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

    Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

    Nasional
    PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

    PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

    Nasional
    Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

    Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com