Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurhayati Ali Assegaf Desak IPU Ambil Sikap Tegas

Kompas.com - 24/07/2012, 18:59 WIB
Kiki Budi Hartawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Parlemen Perempuan Dunia, Nurhayati Ali Assegaf mendesak kepada Parlemen Dunia, Inter Parliamentary Union (IPU) untuk segera mengambil sikap tegas terkait pembantaian 6.000 umat Muslim Rohingya, di Myanmar. "Saya sebagai Presiden Parlemen Perempuan Dunia, berkirim surat kepada Sekjen IPU, supaya menyikapi dan mengambil tindakan-tindakan untuk menyelamatkan kaum muslimin di Myanmar. Saya juga meminta Sekjen IPU supaya segera kirim surat kepada pemerintah Myanmar agar melakukan protes keras atas pembunuhan yang terjadi di Mynmar atas kaum muslimin," ungkap Nurhayati di Jakarta, Selasa (24/7/2012).

Sebagai organisasi parlemen dunia, sudah seharusnya menaruh perhatian terhadap masalah yang mengakibatkan hilangnya ribuan nyawa. "Saya meminta dihentikan dan mengutuk keras pembantaian itu apalagi pembantaian itu terjadi di bulan suci Ramadhan dan ini sangat memprihatinkan," kata Ketua DPP Partai Demokrat bidang luar negeri itu.

Nurhayati menegaskan, aksi pembantaian terhadap umat Muslim di Myanmar menunjukkan tidak berjalannya demokrasi di Myanmar. "Demokrasi itu melindungi minoritas dan menghargai mayoritas. Pembantaian 6.000 ribu umat sangat jauh dari demokrasi yang selama ini kita menghargai atau memberikan asistansi proses demokrasi di Myanmar," tegas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

Dalam kondisi konflik seperti ini, lanjut Nurhayati, yang banyak menjadi korban dan dirugikan adalah perempuan. Aksi ini, kata dia, wajib menjadi perhatian dunia internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Nasional
    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Nasional
    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

    Nasional
    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com