Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Rekomendasi SBY untuk Konflik Suriah

Kompas.com - 19/07/2012, 23:04 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pertikaian di Suriah telah semakin mengkhawatirkan. Konflik yang berkepanjangan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian dan bertambahnya jumlah korban jiwa, yang mayoritas adalah warga sipil yang tak berdosa.

Kepala Negara menyatakan, Pemerintah Indonesia mempunyai empat rekomendasi terkait penyelesaian konflik di Suriah. Rekomendasi ini telah disampaikan Presiden Yudhoyono ke Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-mon.

Pertama, kata Presiden, dengan sangat segera, saat ini juga, perlu dilakukan penghentian tindakan kekerasan, bahkan pertempuran.

"Menurut pendapat saya, situasi ini Suriah sudah bisa disebut sebagai perang saudara," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/7/2012) malam.

Rekomendasi kedua, Presiden mengatakan, jika mandat yang ada saat ini tidak cukup untuk menghentikan semua bentuk kekerasan, maka Indonesia berkeyakinan bahwa sudah saatnya untuk mempertimbangkan penyesuaian mandat berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB.

Perubahan ini pada intinya mentransformasi misi utama PBB, dari semata memelihara perdamaian menjadi misi menciptakan perdamaian.

Ketiga, Presiden juga menyarankan agar upaya menciptakan perdamaian benar-benar ditujukan untuk menciptakan perdamaian yang saat ini tidak lagi terdapat di Suriah.

"Namun, upaya penciptaan perdamaian ini tidak perlu dikaitkan dan tidak harus senantiasa dikaitkan dengan tuntutan perubahan kekuasaan politik ataupun keberlanjutan pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa di Suriah," kata Presiden.

Menurut Presiden, proses politik yang mencerminkan dan menghormati keinginan dan kehendak rakyat SUriah tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun dapat digulirkan segera setelah upaya menciptakan perdamaian telah berhasil dilakukan.

Selanjutnya, yang keempat, untuk suksesnya misi penciptaan perdamaian, Indonesia berpandangan sangatlah mungkin untuk kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB membentuk peacemaking force di bawah bendera PBB.

"Membangun perdamaian secara terpadu di Suriah tentunya harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam operasi perdamaian PBB," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

    Nasional
    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    Nasional
    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Nasional
    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Nasional
    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Nasional
    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Nasional
    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Nasional
    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Nasional
    Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

    Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

    Nasional
    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Nasional
    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Nasional
    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com