PBB Apresiasi Program Kesetaraan Jender Indonesia

NEW YORK, KOMPAS.com — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar menyampaikan kemajuan upaya dan program pemerintah dalam peningkatan kesetaraan jender, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia pada sidang ke-52 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (11/7/2012).

"Berbagai kemajuan tersebut antara lain pengarusutamaan jender dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi, penyusunan anggaran pembangunan yang responsif jender, dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memerangi diskriminasi terhadap perempuan," kata Linda Gumelar.

Secara umum, Pemerintah Indonesia dipandang telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan konvensi tersebut. Pemerintah Indonesia juga didorong agar terus memajukan kesetaraan jender, memberdayakan perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

Komite juga memperlihatkan penghargaan atas upaya Indonesia dalam menggalang kerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan, serta organisasi masyarakat sipil guna kemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia. "Kami mengapresiasi kemajuan kesetaraan jender di Indonesia dan meyakini bahwa Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara Muslim lainnya", kata Naela M Gabr, salah satu anggota Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan PBB (CEDAW) dari Mesir.

CEDAW mencatat berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, seperti masih ada peraturan daerah yang tidak responsif jender, meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan, akses terhadap kesehatan reproduksi, tingginya angka kematian ibu, dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga dan pekerja migran.

Lebih lanjut, CEDAW mengharapkan Indonesia untuk melanjutkan upaya dan program yang telah dilakukan, merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak responsif jender, meningkatkan usia minimum perkawinan dan kesetaraan hak dan kewajiban dalam perkawinan, meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Selain itu, juga meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan di bidang kesehatan reproduksi.

CEDAW merupakan komite yang dibentuk untuk mengkaji pelaksanaan konvensi CEDAW oleh negara-negara pihak, dan beranggotakan 23 pakar di bidang hak asasi manusia dan jender yang bekerja dalam kapasitas pribadi dan independen.