Kompas.com - 12/07/2012, 11:29 WIB
Penulis Kistyarini
|
EditorKistyarini

KABUL, KOMPAS.com - Puluhan lelaki dan perempuan Afganistan berunjuk rasa di Kabul, Rabu (11/7/2012), untuk memprotes eksekusi seorang perempuan yang dituduh berzinah.

Dalam sebuah video yang beredar pekan lalu menunjukkan seorang perempuan yang diidentifikasi bernama Najiba (22) ditembak berkali-kali hingga tewas di Provinsi Parwan, sekitar 10 hari silam. Adegan itu ditonton puluhan warga desa yang menyemangati sang eksekutor.

Polisi di Parwan mengatakan Taliban berada di balik pembunuhan itu. Namun pihak Taliban membantah melakukannya.

Dilaporkan, perempuan itu menikah dengan seorang komandan Taliban lokal, namun menjalin hubungan dengan pemimpin Taliban lainnya. Tidak jelas apakah hubungan segitiga itu dilakukan dengan paksaan atau suka sama suka. Pada akhirnya, perempuan itu yang dihukum dengan cara ditembak mati.

Peristiwa itu memicu kecaman dari berbagai pihak. Presiden Hamid Karzai, Kedubes Amerika Serikat di Kabul, para komandan NATO di Afganistan, serta berbagai kelompok aktivis beramai-ramai mengecam aksi kejam tersebut. Kejadian itu mengingatkan bahwa kaum perempuan dari segala usia masih mengalami kekerasan di Afganistan.

"Kami menuntut pemerintah mengambil tindakan atas nama kaum perempuan - yang menjadi korban kekerasan dan yang dibunuh," kata Zuhra Alamya, seorang perempuan aktivis yang ikut dalam unjuk rasa di Kabul, Rabu kemarin.

"Kami ingin pemerintah bertindak tegas dan menghentikannya (kekerasan terhadap perempuan)," tegasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Para pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar 50 orang itu membawa kain putih berukuran besar yang bertulisan "Masyarakat internasional: Di mana perlindungan dan keadilan bagi perempuan Afgan?"

Mereka berjalan dari Kementerian Urusan Perempuan Afganistan hingga ke kawasan dekat kompleks PBB di ibukota Afganistan itu. Beberapa orang di antara mereka kemudian berseru, "Hukuman mati bagi pelaku!"

Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) masih memasukkan Afganistan dalam daftar negara-negara terburuk dalam hal hak-hak perempuan. Pemerintah Afganistan sendiri memiliki undang-undang progresif dan melindungi hak-hak perempuan.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.