Indonesia Kirim Tim Monitor Perdamaian Filipina-MILF

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI, Yohanes Kristiarto S. Legowo, menerima Kontingen Tim Pengamat Internasional (IMT) Indonesia di KBRI Manila.

Tim tersebut dikirim dalam rangka memantau proses perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Atase Pertahanan RI Manila, Kolonel Laut Djakaria P. Girsang mengungkapkan, Garuda akan mengirimkan 15 orang pengamat.

Jumlah tersebut terdiri dari 10 personel militer dan 5 personel sipil dibawah pimpinan Kolonel Inf Khairully.

"Tim Pengamat Internasional Indonesia tiba di Manila pada tanggal 30 Juni 2012, selanjutnya akan diberangkatkan ke Cotabato City pada tanggal 2 Juli 2012 dengan didampingi oleh beberapa pihak," ujarnya dalam surat elektronik yang diterima Kompas.com, Minggu (1/7/2012).

Pihak-pihak yang mendampingi tim tersebut, antara lain, Duta Besar LBBP RI, Athan RI Manila Kolonel Laut Djakaria P. Girsang, Hon. Secretary Teresitha Quintos Deles, Kepala Kantor Penasihat Kepresidenan untuk Proses Perdamaian (OPPAP) Filipina dan Usec. Yasmin Busran Lao dan anggota Panel Perdamaian GPH-MILF (Wakil dari GPH).

Dalam kurun waktu pelaksanaan IMT sampai saat ini, Perwakilan Tim Pengamat Internasional Indonesia merupakan delegasi yang pertama kalinya yang diserahkan secara resmi oleh Dubes LBBP RI  sebagai Perwakilan Pemerintah RI. Perwakilan tim Indonesia, diterima langsung oleh Perwakilan Pemerintah Filipina Hon, Secretary Teresitha Quintos Deles.

Duta Besar LBBP RI Yohanes Kristiarto S. Legowo secara resmi akan mengantar Tim Pengamat Internasional Indonesia kepada Ketua IMT (Head of Mission/HOM) Mayjend Dato' Abdul Rahim Bin Hj Mohd Yusuff, pada tanggal 2 Juli 2012 di Markas Pusat IMT.

"Selanjutnya Tim Pengamat Internasional Indonesia akan melaksanakan Latihan Pengenalan (Induction Trainning) selama satu minggu sebelum ditugaskan di "Tim Site" masing-masing," katanya.

Selama lebih dari tiga dekade, MILF melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Filipina. Awalnya mereka menuntut pembentukan negara Mindanao yang merdeka. Namun dalam beberapa tahun terakhir tuntutan itu menurun, dari kemerdekaan penuh, menjadi daerah otonomi yang meliputi sebagian wilayah Pulau Mindanao.

Pemberontakan itu telah menewaskan lebih dari 150.000 orang sejak awal 1970-an. Upaya perdamaian yang dirintis gagal setelah pada Oktober 2011, gerilyawan MILF membunuh 19 tentara, yang mereka tuduh melanggar kesepakatan karena melanggar wilayah mereka.

Pembunuhan itu mengobarkan kembali pertempuran di sejumlah wilayah di Mindanao, dan menewaskan 40 tentara, polisi dan warga sipil serta ribuan orang lainnya mengungsi.

Kedua pihak kemudian bersepakat melanjutkan upaya perdamaian dan sejak Januari lalu tidak lagi terjadi pertempuran.