Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/06/2012, 22:08 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita menilai kampanye Greenpeace Indonesia terkait boikot produk salah satu makanan cepat saji karena menggunakan kemasan tidak ramah lingkungan, terkategori menghasut masyarakat.

Dari kacamata hukum di Indonesia, kata Romli di Jakarta, Senin, Greenpeace yang kabarnya sudah melakukan penelitian terhadap kemasan karton KFC di Institution for Paper Science and Technology di Jerman dan Integrated Paper Service di Amerika, ternyata salah alamat.

"Artinya, Greenpeace patut diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik," ujar Romli menanggapi laporan publikasi dan kampanye Greenpeace bertema "Resep rahasia KFC: Penghancuran Hutan Alam" yang diluncurkan beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, pihak KFC Indonesia yang diwakili Juwono (Direktur) dan Maman Sudarisman (PR Manager) memastikan bahwa mereka tidak mendapat pasokan kemasan kertas dari perusahaan yang dituding Greenpeace. Hal itu diketahui berdasarkan hasil audit internal untuk mengetahui secara pasti sumber suplai semua kemasan yang digunakan KFC Indonesia.

Terkait dengan aktivitas Greenpeace yang dinilai menghasut masyarakat untuk tidak membeli produk makanan cepat saji itu, menurut Romli, pihak perusahaan sudah sepatutnya melaporkan Greepeace kepada kepolisian.

"Greenpeace menghasut masyarakat untuk tidak membeli, yang berakibat pada kerugian perusahaan tersebut, itu sudah termasuk perbuatan pidana. Apalagi kalau dalam aksinya Greenpeace sampai masuk ke gerai KFC. Itu sudah harus dilaporkan ke polisi," katanya.
Selain itu, ujarnya lagi, perusahaan yang merasa dirugikan juga bisa menggugat pelaku melalui jalur perdata.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengatakan, tudingan tanpa data Greenpeace itu semakin menambah panjang deretan kebohongan mereka. Karena itu ia meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas karena aksi LSM asing tersebut sudah membahayakan perekonomian nasional.

"Selama ini Greenpeace hanya melakukan kampanye hitam tanpa disertai data dan fakta yang akurat. Jika kasus kampanye hitam terus berlanjut, perekonomian nasional yang menjadi pertaruhan," kata Firman.

Menurut dia, sudah saatnya Kemendagri, Kemenkum dan HAM, Kemenlu serta Badan Intelijen Negara mulai menggugat agenda tersembunyi Greenpeace di Indonesia, karena fakta menunjukkan semua tudingan Greenpeace sama sekali tidak ada buktinya.

Politisi Partai Golkar itu menilai, apa yang dilakukan Greenpeace selama ini tidak bertujuan untuk kebaikan Indonesia. Jika tujuan Greenpeace positif tentunya tidak menyuguhkan data dan fakta yang salah, kemudian dipublikasi disertai dengan gerakan demostrasi di berbagai daerah.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.