Presiden Paraguay Hadapi Permakzulan

ASUNCION, KOMPAS.com - Parlemen Paraguay memutuskan untuk memakzulkan Presiden Fernando Lugo pasca bentrokan perebutan lahan yang mematikan pekan lalu. Permakzulan ini didukung sepenuhnya oleh majelis rendah yang dikuasai oleh oposisi.

Senat juga langsung menindaklanjuti keputusan tersebut dan mengumumkan akan menggelar persidangan Jumat (22/06) waktu setempat, memberi waktu 24 jam bagi presiden untuk menyiapkan pembelaannya.

Presiden Lugo menghadapi kritik pedas terkait penanganan penggusuran lahan yang menyebabkan tujuh polisi dan sembilan petani tewas. Dia mengatakan tidak akan mundur tetapi akan ''menghadapi konsekuensinya'' di persidangan.

Berbicara di televisi nasional, Lugo mengatakan: ''Presiden mengumumkan bahwa dia tidak akan mengajukan pengunduran diri dan sepenuhnya menghormati konstitusi dan hukum untuk menghadapi persidangan dan konsekuensinya.''

Senat - yang akan memutuskan apakah dia akan diturunkan dari jabatannya atau tidak - dikuasai oleh oposisi. Sejumlah laporan menyebutkan hanya lima dari 45 senator yang mendukung Lugo.

Setelah pembicaraan darurat, Persatuan Negara Amerika Selatan mengatakan akan mengirimkan misi mendesak ke Paraguay untuk ''menjamin adanya hak demokrasi yang dibela''.

Wartawan BBC melaporkan, negara-negara Amerika Selatan khawatir bahwa Lugo, presiden sayap kiri Paraguay pertama, adalah korban dari pengadilan politik yang dilakukan kelompok sayap kanan yang pernah memegang kekuasaan selama 61 tahun sebelum akhirnya Lugo terpilih tahun 2008 lalu.

Perebutan lahan

Upaya permakzulan dipicu oleh bentrokan antara petani dan polisi di Provinsi Canindeyu, Jumat lalu, yang menyebabkan tujuh polisi dan setidaknya sembilan petani tewas.

Lebih dari 300 polisi mencoba untuk menggusur 150 petani tak berlahan dari sebuah properti yang dimiliki seorang pebisnis kaya yang juga merupakan lawan politik Lugo. Penggusuran berakhir dengan kekerasan dan petani menembaki polisi.

Sembilan petani yang terlibat dalam pertikaian didakwa dengan tuduhan pembunuhan.

Para petani berargumentasi bahwa lahan tersebut secara ilegal direbut saat pemerintahan militer Jenderal Alfredo Stroessner berkuasa tahun 1954-1989 dan membagikan lahan ke para sekutunya.

Perselisihan lahan tidak biasa terjadi di Paraguay, dimana sebagian kecil dari populasi memiliki sekitar 80% lahan.

Menurut Komisi Kebenaran Paraguay, 6,75 juta hektar tanah dijual atau diserahkan ''dalam keadaan tidak berketentuan'' saat rezim militer berkuasa.

Saat terpilih tahun 2008, janji kampanye Lugo adalah memenuhi kebutuhan kaum miskin dan menjanjikan lahan bagi sekitar 87.000 keluarga tak berlahan.

Rabu kemarin, dalam sebuah upaya untuk meredam ketegangan, Lugo mengatakan dia akan menyelidiki insiden bentrokan tersebut. Menteri Dalam Negeri dan Kepala Polisi Paraguay sudah mundur akibat bentrokan.

Lugo, yang memimpin sebuah pemerintahan koalisi, menang pemilu empat tahun lalu. Konstitusi Paraguay mengatakan bahwa ketika seorang presiden dimakzulkan, wakil presiden harus mengambil kekuasaan di sisa masa jabatan.

Masa pemerintahannya akan berakhir Agustus 2013 dan pemilihan presiden berikutnya dijadwalkan April di tahun yang sama.