Penantian di Moskwa

Pascal S Bin Saju

Mulai Senin (18/6) digelar lagi pertemuan kelompok enam membahas program nuklir Iran, di Moskwa, Rusia. Hasil pertemuan Moskwa akan menentukan masa depan Iran dan kawasan Timur Tengah, sekaligus masa depan Barat dan dunia umumnya. Jika Teheran melunak, yakni menghentikan pengayaan uranium dan mengizinkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengakses situs-situs nuklirnya, situasi bisa berjalan damai dan aman.

Berbeda halnya jika Teheran menolak menghentikan program pengayaan uranium, yang dicurigai Barat sebagai produksi senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir. Selain terkena sanksi nonmiliter, antara lain embargo minyak mulai 1 Juli, Iran kemungkinan besar bakal menghadapi aksi militer Israel yang didukung AS.

Pada Januari 2002, seperti diberitakan The Washington Post, Presiden Amerika Serikat George W Bush melukiskan bahwa Iran—bersama Irak dan Korea Utara—sedang membangun ”poros kejahatan”. Komentar itu terkait dengan program nuklir yang disinyalir dikembangkan oleh ketiga negara tersebut.

Sanksi internasional atas Iran terfokus pada sektor-sektor kunci, seperti pertahanan, keuangan, ekonomi, serta minyak. Tujuannya adalah membujuk Teheran agar segera mengakhiri program nuklirnya yang kontroversial. Seiring perjalanan waktu, PBB dan Uni Eropa telah mengadopsi langkah-langkah yang makin ketat.

Sejak 2006, Dewan Keamanan PBB telah menyetujui empat seri sanksi. Pertama, dengan Resolusi 1737 pada 23 Desember 2006, PBB memberlakukan sanksi ekonomi dan komersial terhadap 10 entitas terkait dengan program nuklir dan balistik Teheran. Resolusi 1747, 24 Maret 2007, mengantar PBB membekukan aset 13 entitas baru terkait program nuklir atau Pengawal Revolusi Iran. Resolusi PBB 1803 pada 3 Maret 2008 dikenakan dengan membekukan aset asing dan larangan perjalanan. Terakhir adalah Resolusi 1929 pada 9 Juni 2010 yang memberlakukan pembatasan baru pada investasi Iran dan melarang penjualan senjata berat tertentu Teheran.

Langkah hampir sama dilakukan AS sejak tahun 1980, berupa larangan berhubungan dagang dengan pebisnis Teheran. Pada 2008, AS memperkenalkan sanksi lebih tegas di sektor keuangan, yakni melarang bank-bank AS sebagai perantara transit dana ke dan dari Iran. Sanksi lain pada Juli 2010, November, dan Desember 2011 menyasar sektor usaha minyak.

Uni Eropa juga mendukung proses sanksi yang diluncurkan PBB sejak akhir 2006. UE pada 26 Juli 2010 bahkan melarang bantuan teknis atau alih teknologi minyak ke Iran dan aktivitas beberapa bank Iran. Sejak Mei 2011 hingga 23 Januari 2012, menurut The Guardian, UE membekukan aset 243 entitas dan 40 pebisnis Iran.

Iran sebenarnya pernah menandatangani Perjanjian Non- Proliferasi Nuklir pada November 2004. Teheran setuju menghentikan program nuklir pada era pemerintahan Mohammad Khatami. Keadaan berubah setelah Mahmoud Ahmadinejad menjadi presiden pada Agustus 2005. Dua bulan kemudian, Iran melanjutkan kegiatan konversi uranium meski bersikeras program itu hanya untuk menghasilkan energi listrik.

Sejumlah pertemuan Iran dengan IAEA, dan enam kekuatan dunia—P5+1: AS, Rusia, China, Inggris, Perancis, dan Jerman—gagal mencapai kesepakatan. Teheran menerapkan pendekatan ganda: mengulur waktu dengan dialog sambil terus menjalankan program. Kini, semua pihak menanti keajaiban di Moskwa. Rusia selaku tuan rumah pasti akan mencoba melindungi Iran, sekutunya, dari ancaman serangan militer. Kita berharap jalan tengah yang bijak demi menjaga stabilitas perdamaian bisa terwujud dalam pertemuan di Moskwa.