Kebijakan Satu Anak Dilawan

BEIJING, JUMAT - Kebijakan satu anak yang merupakan program keluarga berencana Pemerintah China menuai kecaman dan perlawanan sejumlah kalangan. Hal itu menguat setelah Feng Jianmei (27), warga Ankang, Provinsi Shaanxi, mengaku dipaksa pemerintah setempat menggugurkan kandungannya yang berusia tujuh bulan.

Zhang Kai, seorang pengacara kota Ankang, menemui Feng dan keluarganya. Dia siap mendampingi Feng melakukan perlawanan secara hukum melawan pemerintah.

Zhang mendapatkan mandat itu dari Feng dan keluarganya untuk membawa kasus itu ke jalur hukum. ”Pemaksaan aborsi itu merupakan tindakan kriminal sehingga pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” kata Zhang, Jumat (15/6).

Kecaman dilontarkan pula oleh para aktivis hak asasi manusia (HAM) di China. Mereka menilai tragedi yang menimpa Feng merupakan satu dari ribuan tragedi lain yang merupakan dampak kebijakan satu anak.

”Tragedi yang menimpa Feng akan terus menimpa perempuan China selama kebijakan satu anak masih diterapkan,” tandas Chai Ling, salah seorang aktivis HAM China yang dikutip BBC.

Feng Jianmei mendapatkan perhatian khalayak ramai ketika foto-foto dia dan jasad janinnya yang menjadi korban aborsi paksa tersebar di dunia maya. Foto itu menggambarkan Feng tengah terbaring memandangi jasad anak keduanya.

Menurut kesaksian Feng, dia dipaksa pemerintah setempat menggugurkan kandungan karena tidak membayar denda 40.000 yuan (Rp 59,2 juta). Pemerintah setempat mendenda Feng karena tidak mematuhi kebijakan satu anak.

Kebijakan yang telah diterapkan sejak tahun 1970 itu merupakan upaya mengatasi ledakan penduduk di China, yang saat ini berjumlah 1,3 miliar jiwa.

Menghukum pelaku

Otoritas Pemerintah China berjanji menghukum pelaku yang memaksa Feng mengaborsi kandungannya. Pemerintah China telah menskors tiga pejabat wilayah Zhenping, kota Ankang, yang diduga terlibat dalam kasus itu. Kantor berita Xinhua melaporkan, dua pejabat itu bekerja di bagian program keluarga berencana dan satu pejabat lagi adalah kepala pemerintah kota setempat.