Pemberontak Ultimatum Pemerintah Suriah

BEIRUT, KOMPAS.com - Tentara pemberontak pembebasan Suriah (FSA) memberi batas waktu kepada pemerintah Presiden Bashar al-Assad selama 48 jam untuk menjalankan rencana gencatan senjata PBB.

Kolonel Qassim Saadeddine dari FSA mengatakan jika tidak ada respon dari pemerintah sampai Jumat (1/6) siang, FSA akan mempertimbangkan untuk "tidak lagi terikat dengan... rencana perdamaian". Salah satu isi rencana perdamaian itu adalah meminta pasukan pemerintah untuk mundur ke barak.

Kolonel Saadeddine dalam sebuah video yang dipublikasikan melalui internet, mengatakan pemerintah harus "melaksanakan gencatan senjata, menarik mundur tentaranya, tank dan persenjataan dari kota dan desa di Suriah".

"Dan harus mengijinkan bantuan kemanusiaan secepatnya di wilayah yang terdampak dan membebaskan tahanan.... Rezin harus ikut ke dalam perundingan yang nyata dan serius untuk menyerahkan kekuasaan kepada masyarakat Suriah melalui PBB," kata dia.

Seluruh syarat dalam rencana perdamaian yang dibuat utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan, seperti dijelaskan oleh wartawan BBC Jim Muir yang melaporkan dari negara tetangga Lebanon.

Koresponden itu mengatakan FSA minim senjata dan tidak sebanding dengan senjata berat dan tanks yang dimiliki oleh pasukan rezim.

Tetapi PBB telah mengonfirmasi akan meneruskan pengawasan disejumlah lokasi penting dibeberapa kota, dan juga daerah pinggiran, tambah dia.

Rabu lalu, pemantau PBB memastikan penemuan 13 orang korban penembakan dekat kota Deir el-Zour.

Eskalasi konflik

Dalam rapat tertutup Dewan Keamanan PBB, duta besar AS untuk PBB, Susan Rice, mengatakan membahas tentang kelanjutan eskalasi dari konflik di Suriah.

"Anggota dewan dan anggota komunitas internasional hanya memiliki pilihan untuk mempertimbangkan apakah akan mempersiapkan aksi diluar rencana Annan dan otoritas dewan," kata Rice.

Sementara, perwakilan Inggris di PBB, Mark Lyall-Grant, mengatakan tiga elemen, termasuk jihadis, yang sekarang aktif di Suriah.

Harapan untuk memunculkan inisiatif baru untuk penyelasaian konflik Suriah, dipatahkan Rusia dan China. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov mengatakan Moskow "dengan pasti menentang segala intervensi luar dalam konflik Suriah" karena itu akan" memperburuk situasi di Suriah dan wilayah secara keseluruhan".

Seorang juru bicara kementerian luar negeri China mengulangi pernyataan bahwa Beijing menolak intervensi militer di Suriah atau memaksa "perubahan rezim".

Menteri Luar Negeri Rusia menambahkan dalam pernyataannya bahwa rangkaian pengusiran diplomat Suriah dari negara-negara Barat untuk merespon membunuhan 108 orang di Houla pekan lalu, tidak produktif.

Turki juga mengusir seluruh diplomat Suriah dari Ankara, tetapi staf konsuler masih berada di Istanbul.

Dalam perkembangan lain, perwakilan kehormatan Suriah di Kalifornia, Hazem Chehabi, mengundurkan diri, dan mengatakan dia tidak dapat melanjutkan jabatannya setelah pembunuhan 'barbar' di Houla.

Sekitar 15.000 orang tewas sejak perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang dimulai Maret lalu.