Presiden SBY Ketua Bersama Panel PBB

NEW YORK, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah terpilih sebagai salah satu Ketua Bersama (co-chairs) dalam Panel Tingkat Tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons) untuk agenda pembangunan pasca-2015.

Panel ini dibentuk Sekjen PBB Ban Ki-Moon sebagai upaya melakukan akselerasi langkah dan pembahasan post 2015 development agenda setelah KTT Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20).  

Di samping Presiden RI, Perdana Menteri Inggris David Cameroon dan Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf juga telah bersedia menjadi ketua bersama dalam panel tingkat tinggi tersebut.

Anggota panel akan ditentukan kemudian oleh Sekjen PBB dengan mempertimbangkan perimbangan geografis, jender, generasi dan konstituen, dan akan diumumkan setelah penyelenggaraan KTT Pembangunan tanggal 20-22 Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brasil.

Menyusul pengumuman Sekjen PBB ini, Presiden SBY, PM Cameroon, dan Presiden Johson-Sirleaf telah mengeluarkan pernyataan tertulis bersama, yang pada intinya menyampaikan kesiapan bekerja sama dalam mewujudkan tujuan pembangunan milennium (Millennium Development Goals/MDGs) dan menyusun agenda pembangunan baru pasca-2015.

"Penyelenggaraan panel ini perlu didukung oleh semua pihak, khususnya negara anggota PBB," ditekankan Duta Besar Yusra Khan, Kuasa Usaha ad interim/Deputi Wakil Tetap Indonesia pada PBB, dalam pertemuan tersebut.

"Sehingga hasil kerja Panel dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya agar berperan konstruktif dalam mendorong upaya negara anggota PBB untuk menyusun agenda pembangunan pasca-2015", tuturnya.  

Pesan serupa juga disampaikan oleh Duta Besar Inggris dan Duta Besar Liberia untuk PBB yang menggarisbawahi perlunya dukungan negara anggota PBB terhadap upaya dan inisiatif Sekjen tersebut.

Yusra menambahkan, "Penyusunan agenda pembangunan pasca-2015 perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan terbaru dalam pembangunan. Pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan MDGs perlu pula menjadi pertimbangan, baik kekurangan maupun kelebihannya, khususnya isu-isu negara berkembang, seperti kesehatan, pendidikan bagi orang miskin, dan berimbangnya kebijakan terkait dengan keberlanjutan pembangunan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi."  

Untuk mendorong inisiatif ini, Sekjen PBB telah meminta  Ketua UN Development Group dan Executive Committee on Economic and Social Affairs (ECESA) agar memobilisasi dukungan atas upaya ini.

Sekjen PBB juga akan mengangkat Asisten Sekjen baru, dengan portofolio khusus membantu Sekjen memajukan agenda pembangunan pasca-2015.