Islamis dan Liberalis Bersatu Melawan SCAF

Semua kekuatan politik di Mesir, baik dari kubu islamis maupun liberal, akhir pekan lalu sepakat menggelar unjuk rasa besar-besaran untuk menekan Dewan Agung Militer (SCAF) agar segera menyerahkan kekuasaan ke sipil. Unjuk rasa itu kembali menyatukan kedua kubu, memperlihatkan perubahan signifikan dalam peta pertarungan politik di Mesir, setidaknya sejak dua bulan terakhir ini.

SCAF, yang berkuasa sejak lengsernya Hosni Mubarak, tahun lalu berubah menjadi musuh bersama semua kekuatan politik Mesir. Bentrokan berdarah di distrik Abbasiah, Kairo, yang menyebabkan 20 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka, pekan lalu, menjadi momentum bersama kubu yang berseberangan secara politis untuk bekerja sama menjatuhkan SCAF.

Hal ini mengingatkan pada kebersamaan mereka menggerakkan revolusi Mesir, 25 Januari 2011, hingga tumbangnya Mubarak, 11 Februari 2011. Kini, isu utama adalah penyerahan kekuasaan dari militer ke sipil meski islamis dan liberalis punya alasan dan latar belakang berbeda.

Kelompok liberalis telah berseberangan dengan SCAF sejak Maret 2011 karena kecewa dengan referendum yang menetapkan proses politik masa peralihan di Mesir. Mereka menuntut penyusunan konstitusi lebih dulu sebelum digelar pemilu. Namun, referendum menetapkan sebaliknya, pemilu lebih dulu disusul penyusunan konstitusi oleh komite konstituante, yang dibentuk oleh parlemen terpilih. Kubu liberalis menuduh proses ini lebih banyak menguntungkan kubu islamis.

Kekhawatiran mereka terbukti karena pemilu parlemen mengantar kelompok islamis—Ikhwanul Muslimin (IM) dan gerakan Salafi—menguasai hampir 70 persen kursi parlemen. Maka, muncul tuduhan ada main mata antara SCAF dan kubu islamis, khususnya IM.

Namun, hubungan IM dan SCAF memburuk belakangan ini menyusul beda pendapat soal masa depan pemerintahan Perdana Menteri Kamel Ganzouri. IM meminta SCAF membubarkan pemerintah Ganzuori, tetapi SCAF menolak.

Akhir Maret lalu, IM dan kekuatan politik lain juga mengangkat isu bisnis militer di Mesir. Militer yang memiliki usaha stasiun pengisian bahan bakar umum, properti, konstruksi, perhotelan, dan ekspor-impor disinyalir menguasai 25 hingga 30 persen perekonomian Mesir. Tak pelak, tuduhan itu membuat SCAF kebakaran jenggot.

Di bawah tekanan yang semakin kuat dari publik dan berbagai kekuatan politik, SCAF menyatakan siap mempercepat penyerahan kekuasaan ke sipil. Deputi Ketua SCAF Jenderal Sami Anan dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik menegaskan, SCAF tengah membahas penyerahan kekuasaan pada 24 Mei, pemilu presiden berlangsung satu putaran.

Pilpres putaran pertama dijadwalkan dilakukan pada 23 dan 24 Mei ini. Jika tidak ada kandidat yang berhasil memenangi pilpres putaran pertama, akan digelar putaran kedua pada 16 dan 17 Juni. Anggota SCAF, Jenderal Muhammad Asar, dalam temu pers di Kairo, Kamis lalu, juga menegaskan militer berkomitmen akan menyerahkan kekuasaan sebelum 30 Juni mendatang. (Musthafa Abd Rahman)