Suu Kyi Hadir Baca Sumpah

NAYPYIDAW, RABU - Pejuang demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi membuktikan kesediaannya berkompromi secara politik. Bersama 33 anggota majelis rendah terpilih baru asal partai pengusungnya, Liga Nasional untuk Demokrasi, dia hadir dan ikut membaca sumpah pengangkatan, Rabu (2/5).

Upacara pembacaan sumpah anggota parlemen baru Myanmar itu sebelumnya tertunda lantaran Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menolak isi sumpah, yang mereka nilai warisan penguasa junta militer masa lalu.

Senin lalu, sikap Suu Kyi dan NLD berubah. Saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Selasa lalu, Suu Kyi mengaku tidak masalah untuk bersikap fleksibel.

”Saya yakin mulai sekarang akan bisa lebih besar lagi memberikan pengabdian bagi kepentingan rakyat Myanmar ketimbang sebelumnya,” ujar Suu Kyi kepada wartawan, seusai upacara pelantikan.

Suu Kyi lebih lanjut menekankan, kunci dari sikap komprominya kali ini adalah fleksibilitas dan kepraktisan.

Sejak lebih dari dua dekade terakhir Suu Kyi berjuang di luar sistem dan pelantikan tersebut diyakini menjadi titik awal perjuangan barunya di dalam sistem sebagai seorang politisi parlemen.

Sikap kompromi salah satunya juga dilakukan lantaran rakyat Myanmar ingin segera melihat Suu Kyi di dalam parlemen dan memperjuangkan nasib mereka.

Lebih lanjut saat ditanya akan kah dia segera mampu mewujudkan janji-janji politiknya semasa kampanye, termasuk mengamandemen konstitusi yang mengatur pemberian 25 persen dari total kursi parlemen untuk ”jatah” militer secara cuma-cuma, Suu Kyi mengaku optimistis.

”Kita lihat saja nanti. Saya selalu berusaha untuk menjadi sangat optimistis terhadap proses yang berkembang. Dalam berpolitik, Anda harus selalu bisa seperti itu,” ujar Suu Kyi.

Keberadaan Suu Kyi menyusul kemenangan telak NLD dan dirinya dalam pemilu sela 1 April lalu. Dari 45 kursi parlemen yang diperebutkan, NLD berhasil memenangi 43 kursi, 34 di antaranya di majelis rendah.

Namun, ”kekuatan” kelompok reformis itu di dalam parlemen dinilai belum terlalu signifikan mengingat mayoritas kursi dikuasai anggota parlemen dari militer dan partai penguasa, yang juga disokong militer.

Menyikapi sikap kompromistis Suu Kyi, Renaud Egreteau dari Universitas Hongkong menilai langkah tersebut saat ini telah menjadi salah satu ”sarana” berpolitik penerima Hadiah Nobel Perdamaian tersebut.

”Baik Suu Kyi maupun NLD tidak seharusnya mendorong diri sendiri ke dalam sebuah paradoks baru, dengan bersedia masuk ke dalam sistem, tetapi di saat yang sama pula menolak aturan yang ada di dalamnya,” kata Egreteau lagi.

Kerja sama dengan militer

Saat ditanya soal siapkah dirinya bekerja sama dengan militer di dalam parlemen, Suu Kyi menjawab hal itu tidak masalah lantaran dia menilai dirinya punya niat baik terhadap militer.

”Saya punya niat baik kepada mereka. Saya sama sekali tidak terganggu untuk duduk bersama-sama mereka di dalam parlemen,” ujar Suu Kyi.

Seperti diketahui, Suu Kyi dan para pengikutnya mengalami tekanan luar biasa dari militer di masa lalu. Sejak tahun 1989 dia ditangkap, dipenjarakan, dan belakangan dijadikan tahanan di rumahnya sendiri hingga kemudian dibebaskan sebulan setelah pemilu Myanmar yang digelar pada November 2010.

Banyak anggota parlemen lain berharap keberadaan Suu Kyi bisa menjadi semacam katalis bagi proses reformasi selanjutnya dalam pemerintahan Myanmar saat ini.

Pemerintah Thein Sein hasil Pemilu 2010 dinilai sudah cukup menunjukkan kemajuan melalui sejumlah kebijakannya. Kebijakan itu seperti membebaskan para tahanan politik, mengurangi kontrol terhadap media massa, membuat aturan yang lebih memihak pada buruh, dan menggelar dialog damai dengan pemberontak etnis minoritas.

”Sudah sejak lama kami menginginkan keberadaannya di parlemen. Ada banyak undang-undang yang harus diganti dan diamandemen,” ujar Khin Maung Yi, politisi Partai Kekuatan Demokratik Nasional (NDF). (REUTERS/AFP/DWA)

Dalam berpolitik, Anda harus selalu bisa seperti itu. Aung San Suu Kyi