Aung San Suu Kyi Dilantik Jadi Anggota Parlemen

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi telah mengambil sumpah sebagai anggota baru parlemen Myanmar, satu bulan setelah Partai Liga Nasional Demokrat (NLD) pimpinannya memenangkan pemilu sela.

Upacara pengambilan sumpah ini dilakukan di ibu kota Naypyitaw, yang dibangun pemerintah junta militer.

Dengan bunga mawar putih menghiasi rambutnya, Suu Kyi berdiri di antara anggota partainya yang juga dilantik, saat ketua parlemen membacakan sumpah.

"Saya akan fokus menjalankan tugas di dalam parlemen seperti yang sudah kami lakukan di luar parlemen selama 20 tahun terakhir," kata Suu Kyi kepada wartawan seusai pembacaan sumpah.

Namun, tugas berat menghadang Suu Kyi dan anggota parlemen dari NLD. Sebab, meski memenangi pemilu sela lalu, jumlah kursi NLD di parlemen terbilang sangat minim.

Seperempat dari total kursi parlemen sudah disisihkan untuk militer dan sebagian besar kursi parlemen dikuasai partai politik yang didukung militer.

Meski demikian, para pengamat menilai masuknya Aung San Suu Kyi ke parlemen menandai sebuah langkah besar reformasi yang dilakukan Pemerintah Myanmar.

Sempat menolak

Sebelumnya Suu Kyi dan 42 anggota NLD lainnya menolak untuk dilantik karena mempertanyakan sejumlah kata yang digunakan dalam pembacaan sumpah.

Mereka menolak kata 'menjaga' konstitusi yang disusun rezim militer dan menginginkan kata itu diganti dengan 'menghormati'. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk mengambil sumpahnya.

"Sebab utama kami akhirnya bersedia disumpah adalah karena keinginan rakyat. Rakyat memilih kami karena menginginkan kami duduk di parlemen," ujar Suu Kyi.

Keputusan Suu Kyi yang akhirnya bersedia dilantik menjadi anggota parlemen dipuji Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.

Ban mendukung dan menghargai keputusan Suu Kyi untuk berkompromi atas masalah sumpah jabatan demi kepentingan yang lebih besar.

"Seorang pemimpin sejati menunjukkan fleksibilitasnya untuk kepentingan rakyat yang lebih besar," ujar Ban.

"Saya yakin dia (Suu Kyi) akan memainkan peran konstruktif dan aktif sebagai anggota parlemen Myanmar," kata Ban.

Wartawan BBC di Naypyitaw, Rachel Harvey, melaporkan, meski Suu Kyi akhirnya bersedia dilantik, undang-undang yang mendudukkan militer di kancah politik ini masih akan menjadi pusat perdebatan politik di Myanmar.

Debut parlemen Suu Kyi terwujud setelah serentetan aktivitas diplomatik bersamaan dengan dukungan dunia internasional terhadap proses reformasi yang dilakukan pemerintahan sipil Myanmar.