Konflik Sudan Terganjal China dan Rusia

Kompas.com - 01/05/2012, 19:26 WIB
|
EditorJosephus Primus

KOMPAS.com - Konflik antara Sudan dan Sudan Selatan makin membara. Makanya, Dewan Keamanan (DK) PBB pun turun tangan mencari jalan terbaik untuk penyelesaian. Namun, lagi-lagi, muncul kesan penerapan sanksi internasional oleh pihak Barat, anggota DK PBB.

Lantaran itulah, sebagaimana warta AP dan AFP pada Selasa (1/5/2012), dua anggota DK PBB China dan Rusia kembali menentang upaya sanksi tersebut. Perundingan-perundingan PBB mengenai Sudan dan Sudan Selatan setelah petempuran perbatasan beberapa minggu yang menimbulkan kekhawatiran Khartoum dan Juba dapat terlibat perang seru, setelah gagal menyelesaikan serangkaian sengketa mengenai pendapatan minyak dan demarkasi perbatasan.

DK PBB, berencana akan mengeluarkan resolusi terkait konflik Sudan tersebut. AS, misalnya, mengedarkan satu rancangan resolusi yang telah diubah yang mengancam Sudan dan Sudan Selatan  dengan "tindakan-tindakan tambahan" sesuai dengan pasal 41  piagam PBB. Peraturan itu mengizinkan dewan memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap kedua negara itu jika mengabaikan keputusan-keputusannya.
    
"Rancangan itu kemungkinan akan diubah sebelum dilakukan pemungutan sara, yang kami harapkan akan dilakukan Rabu," kata seorang diplomat.

"China  tidak ingin memberlakukan pasal 41 itu," imbuhnya.

Beijing, yang memiliki hubungan perdagangan dengan Khartoum dan Juba, pada masa lalu bertindak sebagai pelindung Sudan di dewan  itu. China selama bertahun-tahun berhasil menghambat negara itu dari imbauan-imbauan sanksi dari AS dan Uni Eropa menyangkut penanganannya terhadap konflik di wilayah Darfur, Sudan barat dan di daerah-daerah lain negara itu.
    
Sementara, Rusia mendukung usaha China untuk menghambat resolusi itu. Rusia juga tidak menyetujui gagasan untuk memberlakukan pasal 41 Piagam PBB dalam resolusi itu, kata para diplomat. Pasal 41 tidak mengizinkan intervensi militer.
    
Menlu Rusia Sergei Lavrov dalam satu jumpa pers di Moskwa, Senin, bersama dengan Menlu Sudan Ali Ahmed Karti mengatakan Rusia tidak setuju mengenai ancaman sanksi-sanksi terhadap dua Sudan dengan tindakan-tindakan hukum. Ia juga menyatakan Rusia tidak ingin pemberlakukan sanksi-sanksi dalam rancangan resolusi itu.
    
"Ya, beberapa tindakan ekonomi dapat dilakukan...tetapi ini bukan satu keputusan yang otomatis, tetapi hanya satu indikasi, tergantung bagaimana resolusi itu dilaksanaan," kata Lavrov.
    
Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika pekan lalu mendesak kedua pihak menghentikan perang dan menarik pasukan mereka dari daerah-daerah yang disengketakan. Dewan itu pun memperingatkan akan mengeluarkan keputusannya sendiri yang mengikat jika kedua negara tersebut tidak melaksanakan perjanjian-perjanjian  mengenai sengketa-sengketa itu dalam tiga bulan.
 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.