Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Malaysia Kooperatif

Kompas.com - 28/04/2012, 11:08 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menilai Pemerintah Malaysia kooperatif dalam penyelidikan kasus tewasnya tiga tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Barat di Malaysia. Pemerintah Malaysia disebut memberikan semua akses yang diminta Indonesia.

Juru Bicara Kemenlu, Michael Tene, mengatakan, pemerintah negeri jiran itu telah membantu tim yang diberangkatkan oleh Kemenlu. Tim, kata dia, sudah menemui Kepolisian Diraja Malaysia, rumah sakit yang menangani kematian ketiga jenazah TKI, hingga tim dokter yang melakukan otopsi jenazah.

"Mereka kooperatif memberikan akses untuk menghimpun data. Mereka penuhi semua permintaan kita," kata Michael pada diskusi Polemik Sindo Radio bertema "Mengurus TKI Setengah Hati" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/4/2012).

Michael mengatakan, Kepolisian Malaysia menyebut telah membentuk tim untuk menyelidiki apakah penembakan Abdul Kadir Jaelani, Herman, dan Mad Noor oleh pihak Kepolisian Malaysia sesuai prosedur atau tidak. Selain itu, kata dia, Pemerintah Malaysia juga telah meminta maaf dan mengakui terlambat memberitahukan kepada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur terkait kematian tiganya.

Michael menambahkan, meski sudah banyak pencapaian Kemenlu selama ini, memang tetap ada kekurangan. Menurut dia, pihaknya terus melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem yang ada.

"Perlindungan warga Indonesia adalah prioritas Kemenlu melalui perwakilan kita di sana. Dalam memberi perlindungan, kita tidak lihat status apakah TKI legal atau ilegal. Kita tidak bedakan korban kekerasan atau dituduh melakukan pelanggaran hukum. Itu tetap kita bantu. Prinsipnya kita maksimal," kata Michael.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com