Kemdikbud Tolak Tanggapi Kebocoran UN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berkelit saat diminta memastikan apakah soal Ujian Nasional (UN) tahun ini mengalami kebocoran atau tidak. Hal itu terjadi saat tim dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menagih janji verifikasi Kemdikbud dengan bukti kebocoran kunci jawaban yang didapat ICW berdasarkan hasil penelusuran mereka.

Seperti diberitakan di Kompas.com, Kamis (26/4/2012), ICW bersama tim dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) membeberkan temuan tentang kunci jawaban mata ujian Matematika untuk siswa SMP di wilayah Jabodetabek. Dari hasil pendalaman, tingkat akurasi kebocoran kunci jawaban itu lebih dari 60 %. Namun demikian, pihak Kemdikbud yang hari ini diwakili oleh anggota Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria, bersama Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Harry Setiadi, bersikukuh menolak memberikan tanggapan sebelum dilakukan pendalaman sesuai prosedur operasional.

"Kami tidak bisa memastikan dengan cepat, karena semua harus bertahap. Laporan ini kami terima dari Puspendik dan akan kami putuskan melalui sidang pleno BSNP," kata Ramli di gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (27/4/2012).

Pada kesempatan sama, Kepala Puspendik Harry Setiadi juga enggan tergesa-gesa memberikan tanggapan. Pasalnya, kata dia, kebocoran baru bisa dibuktikan setelah melalui proses panjang. Selain menilik pola jawaban siswa, pihaknya juga harus mengetahui lokasi dan sekolah tempat terjadinya kebocoran itu.

"Prosesnya panjang. Kita akan nilai pola jawaban siswa setelah tahu kebocoran itu terjadi di mana," katanya.