Kompas.com - 27/04/2012, 12:52 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil otopsi sementara terhadap jenazah tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Barat yang tewas di Malaysia menimbulkan tanda tanya. Bagaimana kondisi ratusan jenazah TKI lain yang tewas di luar negeri, khususnya Malaysia, yang memiliki catatan kasus kematian TKI paling banyak?

Pertanyaan itu disampaikan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, dalam diskusi "Pahlawan Devisa yang Tersia-sia" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2012).

Anis mengatakan, rata-rata TKI yang tewas di Malaysia mencapai 700 orang per tahun. Masalah selama ini, kata dia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) cenderung menerima penjelasan Pemerintah Malaysia terkait penyebab kematian TKI tanpa melakukan penyelidikan. Jenazah juga langsung dikembalikan kepada keluarga tanpa pengecekan tubuh.

"Padahal, di undang-undang sudah jelas, pemerintah harus mengetahui kematian karena apa. Tidak semua TKI yang meninggal diketahui betul penyebab kematiannya. Kami selalu tegaskan pentingnya otopsi ulang untuk pastikan penyebab kematian dan ada tidaknya organ tubuh yang hilang," kata Anis.

Contoh terakhir terkait kelalain KBRI Malaysia terlihat dari kasus tewasnya tiga TKI asal NTB di Malaysia. Menurut Anis, KBRI tidak mengecek kondisi jenazah dan tidak mempertanyakan kematian ketiganya ketika disebut tewas ditembak lantaran terlibat perampokan. Padahal, kata dia, jika memang terlibat perampokan, seharusnya kasus itu diproses melalui jalur hukum.

"Yang mengurus pemulangan tiga jenazah itu perusahaan jasa pemakanan Malaysia, bukan KBRI. Keluarga juga harus membayar biaya pemulangan Rp 13 juta per jenazah," ungkapnya.

Atas kasus kematian TKI selama ini, lanjut Anis, pemerintah daerah yang cenderung aktif mempermasalahkan warganya. Di beberapa kasus, pemda membentuk tim dan mempertanyakan kepada KBRI dan Kementerian Luar Negeri. "Tapi tidak ada respons," katanya.

Seperti diberitakan, Polis Diraja Malaysia menembak mati tiga TKI, yakni Herman, Abdul Kader Jaelani, dan Mad Noon. Ketiganya tewas ditembak polisi Malaysia, 25 Maret, di kawasan Port Dickson, Negara Bagian Negeri Sembilan, Malaysia.

Tim dokter forensik Kepolisian Daerah NTB, Kamis siang, telah mengotopsi jenazah Herman dan Abdul di pemakaman keluarga Dusun Pancor Kopong, Desa Pringgasela Selatan, Lombok Timur. Menurut keluarga, ada organ tubuh Herman yang hilang, yakni mata, otak, jantung, dan ginjal. Kepolisian belum merilis secara resmi hasil otopsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

Nasional
Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Nasional
KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

Nasional
Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Nasional
Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Nasional
Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Nasional
Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

Nasional
Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Nasional
Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Nasional
FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

Nasional
Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Nasional
Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Nasional
Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.