Kompas.com - 26/04/2012, 17:15 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencurian organ tubuh pada jenazah tenaga kerja Indonesia yang tewas di Malaysia dinilai sebagai perbuatan rasis, sadis, dan diskriminatif. Pemerintah Indonesia harus mengirimkan protes keras kepada Pemerintah Malaysia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin pada hari Kamis (26/4/2012) di Jakarta mengatakan, pengambilan organ-organ tubuh pada TKI asal Nusa Tenggara Barat itu merupakan tindakan yang sangat keterlaluan. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Malaysia telah berbuat semena-mena kepada warga Indonesia.

"Pertanyaannya, mengapa harus warga Indonesia? Di sana juga banyak etnis lain yang datang sebagai perkerja. Banyak perkara yang membuat kita terluka oleh kesemena-menaan mereka. Semoga pemerintah dapat segera menuntaskan perkara ini dan menegakkan marwah bangsa Indonesia," kata Nurul, melalui pesan singkat kepada wartawan.

Hal itu dikatakannya menanggapi hasil otopsi terhadap Herman, salah satu dari tiga jenazah TKI yang tewas ditembak Kepolisian Diraja Malaysia. Organ tubuh Herman yang hilang meliputi mata, otak, jantung, dan ginjal. Otopsi dilakukan tim dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Nusa Tenggara Barat di pemakaman.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, PDI-P mengecam kelalaian pemerintah yang mengirimkan TKI ke negara yang tak mempunyai sistem proteksi warga. Pihaknya menilai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI gagal melindungi hak hidup TKI.

"Sudah sepantaskan kedua lembaga itu dengan Kementerian Luar Negeri mengambil inisiatif untuk mencari kebenaran melalui jalur hukum di Malaysia sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap rakyat," kata dia.

Eva menyayangkan sikap pemerintah yang menghentikan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Menurut dia, Kemenakertrans dan BNP2TKI lebih mementingkan pendapatan negara daripada perlindungan WNI. "Maka, terpuruknya nasib TKI merupakan cerminan filosofis kerja dua lembaga tersebut sebagai profit karena semua rekomendasi DPR diabaikan," kata anggota Komisi III itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

    Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

    Nasional
    Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

    Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

    Nasional
    Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

    Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

    Nasional
    Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

    Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

    Nasional
    Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

    Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

    Nasional
    Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

    Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

    Nasional
    Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

    Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

    Nasional
    M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

    M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

    Nasional
    Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

    Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

    Nasional
    Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

    Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

    Nasional
    Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

    Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

    Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

    Nasional
    Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

    Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

    Nasional
    Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

    Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

    Nasional
    Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

    Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.