Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/04/2012, 16:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menilai kasus pencurian organ tubuh tenaga kerja Indonesia yang tewas di Malaysia adalah kejahatan hak asasi manusia yang luar biasa keji. Menurut dia, pihak Malaysia perlu dilawan lewat jalur resmi.

"Perlu diberi pelajaran tanpa kekerasan. Namun, dengan memanfaatkan hukum internasional," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2012).

Marzuki dimintai tanggapan tentang hasil otopsi terhadap salah satu dari tiga jenazah TKI yang tewas ditembak Kepolisian Diraja Malaysia. Organ tubuh Herman yang hilang adalah mata, otak, jantung, dan ginjal. Otopsi dilakukan tim dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Nusa Tenggara Barat di pemakaman.

Marzuki mengatakan, Komnas HAM harus ikut membantu keluarga korban untuk menyelesaikan kasus itu. Adapun langkah DPR, kata dia, akan dilakukan oleh komisi terkait nantinya.

Saleh Husein, Sekretaris Fraksi Partai Hanura, mengatakan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, harus segera bertindak.

"Presiden tidak boleh tutup mata. Bagaimanapun ini warga negara Indonesia. Jangan sampai warga negara banyak disia-siakan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 27 September Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 27 September Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Konflik Agraria Era Jokowi, KPA: 29 Warga Tewas Perjuangkan Hak atas Tanah

    Konflik Agraria Era Jokowi, KPA: 29 Warga Tewas Perjuangkan Hak atas Tanah

    Nasional
    Jasa Raharja Jamin Semua Korban Kecelakaan Exit Tol Bawen Dapat Kompensasi

    Jasa Raharja Jamin Semua Korban Kecelakaan Exit Tol Bawen Dapat Kompensasi

    Nasional
    Muncul Usulan Kaesang Jadi Ketua Umum, PSI: Dibahas Besok

    Muncul Usulan Kaesang Jadi Ketua Umum, PSI: Dibahas Besok

    Nasional
    Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

    Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

    Nasional
    Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

    Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

    Nasional
    KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

    KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

    Nasional
    Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

    Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

    Nasional
    Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

    Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

    Nasional
    Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

    Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

    Nasional
    Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

    Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

    Nasional
    Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan 'Scientific Crime Investigation'

    Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan "Scientific Crime Investigation"

    Nasional
    Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

    Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

    Nasional
    Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

    Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

    Nasional
    KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi 'Lapar Tanah', Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

    KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi "Lapar Tanah", Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com