Kompas.com - 26/04/2012, 16:11 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menilai kasus pencurian organ tubuh tenaga kerja Indonesia yang tewas di Malaysia adalah kejahatan hak asasi manusia yang luar biasa keji. Menurut dia, pihak Malaysia perlu dilawan lewat jalur resmi.

"Perlu diberi pelajaran tanpa kekerasan. Namun, dengan memanfaatkan hukum internasional," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2012).

Marzuki dimintai tanggapan tentang hasil otopsi terhadap salah satu dari tiga jenazah TKI yang tewas ditembak Kepolisian Diraja Malaysia. Organ tubuh Herman yang hilang adalah mata, otak, jantung, dan ginjal. Otopsi dilakukan tim dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Nusa Tenggara Barat di pemakaman.

Marzuki mengatakan, Komnas HAM harus ikut membantu keluarga korban untuk menyelesaikan kasus itu. Adapun langkah DPR, kata dia, akan dilakukan oleh komisi terkait nantinya.

Saleh Husein, Sekretaris Fraksi Partai Hanura, mengatakan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, harus segera bertindak.

"Presiden tidak boleh tutup mata. Bagaimanapun ini warga negara Indonesia. Jangan sampai warga negara banyak disia-siakan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

    Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

    Nasional
    DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

    DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

    Nasional
    Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

    Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

    Nasional
    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Nasional
    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Nasional
    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Nasional
    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Nasional
    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Nasional
    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

    Nasional
    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Nasional
    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Nasional
    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Nasional
    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    Nasional
    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.