Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal TKI, Polri Minta Penjelasan Polisi Diraja Malaysia

Kompas.com - 24/04/2012, 18:03 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyatakan, kini pihaknya sedang menunggu tindakan dari Kementerian Luar RI untuk menelusuri penyebab kematian tiga tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditembak oleh polisi Diraja Malaysia. Pasalnya selain ditembak, mereka juga diduga menjadi korban perdagangan organ tubuh. Ini akan menjadi dasar bagi Polri untuk menindaklanjuti kasus yang menimpa ketiganya.

"Untuk pidana yang terjadi di luar negeri, kita harus ikuti aturan yang berlaku di negara tersebut melalui Kementerian Luar Negeri. Bila mana ditemukan kejanggalan-kejanggalan kita akan minta kepada kepolisiannya untuk melaksanakan pemeriksaan ulang atau bisa dilaporkan secara jelas apa yang terjadi," jelas Saud di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Menurutnya, dari Kementerian Luar Negeri yang berhak untuk berkoordinasi langsung mengenai masalah ini dengan Malaysia. Salah satunya dengan membuat surat kepada kepolisian setempat untuk melakukan proses otopsi terhadap jenazah tiga TKI yaitu Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon. Apalagi jika tiga TKI itu tewas karena ditembak.

Menurutnya, perlu ada pertanggungjawaban hukum, apakah benar itu penembakan dengan alasan tertentu atau sengaja ditembak. Oleh karena itu, perlu ada otopsi dari masing-masing negara.

"Nantikan bisa kita proses di Tanah Air juga. Kita melakukan otopsi ulang dan kroscek apa saja organ yang tidak ada dari hasil otopsi itu. Jadi misalkan ada yang hilang, maka kita akan menyampaikan nota keberatan agar dapat di proses tuntas dan dikroscek kembali," ujarnya.

Pihak Malaysia beralasan bahwa penembakan tiga TKI asal NTB itu dilakukan karena mereka melakukan penyerangan saat akan ditangkap. Namun ketika dipulangkan pada 5 April 2012 Migrant Care menyebut ada jahitan tak wajar pada tubuh ketiganya. Diantaranya pada kedua mata, dada dan perut bagian bawah. Diduga ada organ tubuh yang diambil. Kejanggalan ini diungkapkan oleh pihak keluarga pada Migrant Care.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

    Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

    Nasional
    Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

    Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

    Nasional
    Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

    Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

    Nasional
    Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

    Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

    Nasional
    Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

    Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

    Nasional
    Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

    Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

    Nasional
    Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

    Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

    Nasional
    Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

    Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

    Nasional
    Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

    Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

    Nasional
    Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

    Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

    Nasional
    BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

    BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

    Nasional
    Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

    Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

    Nasional
    PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

    PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

    Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

    Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com