Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enam Perwira TNI Dikirim ke Suriah

Kompas.com - 21/04/2012, 10:30 WIB
Edna C Pattisina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tentara Nasional Indonesia menugasi enam perwira berangkat ke Suriah sebagai bagian dari Tim Pengamat atau Pemantau PBB. Mereka bertugas mengawasi implementasi gencatan senjata atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Permintaan Sekjen PBB itu cukup mendadak, tetapi Pemerintah Republik Indonesia menyanggupinya. Namun, disyaratkan bahwa di lapangan berlangsung gencatan senjata dan pengiriman tim pemantau atas nama PBB tersebut atas persetujuan Pemerintah Suriah. Akibat singkatnya waktu, proses perekrutan melalui prosedur normal tidak bisa dilakukan. 

Keenam perwira TNI tersebut akan diambil dari Kontingen Indonesia yang tengah bertugas pada pasukan penjaga perdamaian PBB dan saat ini bertugas di UNAMID (United Nations Hybrid Operation in Darfur), UNMIL (United Nations Mission in Liberia), MONUSCO (Mission de I'Organisation de republic des Nation Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo) dan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) untuk dipindahkan sementara ke Suriah.

Personel TNI yang akan ditugaskan terdiri dari Mayor (Adm) Aulawi Imam (UNAMID), Kapten Laut (P) Dharma Yoga Gede (UNMIL), Mayor (Chb) Muhammad Anom Kartika (MONUSCO), Mayor (Sus) Ratih Pusparni (UNIFIL), Kapten Laut (S/W) Nani Kusminati (UNIFIL) dan Mayor Hery Darmawan (UNIFIL).

Keterlibatan tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan atas kapabilitas Peacekeepers Indonesia yang melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera PBB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com