Presiden Myanmar Bertemu Pemberontak Karen

YANGON, KOMPAS.com - Untuk pertama kali Presiden Myanmar bertemu dengan kelompok pemberontak Karen, Sabtu (7/4/2012), kata para pejabat, sementara pemerintah meningkatkan usaha-usaha untuk mendukung perdamaian dengan kelompok pemberontak paling tua negara itu.

Penghentian konflik etnik minoritas serta pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pasukan pemerintah, adalah tuntutan penting masyarakat internasional yang tengah mempertimbangkan pencabutan sejumlah sanksi terhadap Myanmar sebagai imbalannya.

Presiden Thein Sein bertemu dengan delegasi-delegasi Persatuan Nasional Karen (KNU) di Naypyidaw, kata seorang pejabat pemerintah yang tidak bersedia namanya disebutkan setelah perundingan-perundingan dengan para menteri di Yangon, Jumat (6/4/2012).

"Ini adalah pertemuan pertama antara presiden itu dan para pemimpin KNU," kata pejabat yang terlibat dalam perundingan perdamaian itu kepada AFP.

Pejabat itu mengatakan enam delegasi termasuk para anggota sayap militer kelompok itu diterbangkan oleh pesawat khusus ke ibu kota baru negara itu, Naypyidaw, untuk menghadiri pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit itu.

Para anggota KNU menurut rencana akan bertemu dengan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, Minggu (8/4/2012), sepekan setelah ia meraih kemenangan dalam pemilu sela bersejarah dengan partainya.

Perubahan-perubahan yang dilakukan sejak pemerintah militer langsung berakhir tahun lalu, juga termasuk rezim itu menandatangani satu gencatan senjata Januari dengan KNU, yang sayap militernya telah berperang melawan pemerintah sejak tahun 1949.

Myanmar juga menandatangani sejumlah perjanjian serupa dengan kelompok-kelompok pemberontak lainnya.

Tetapi dengan berlangsungnya pertempuran di negara bagian Kachin di utara yang menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi mempengaruhi usaha-usaha perdamaian itu.

Pihak berwenang menangguhkan pemilu sela di tiga daerah pemilihan di negara itu, dengan alasan keamanan, dan kwlompok-kelompok hak asasi manusia mengklaim penyiksaan yang serius terus terjadi di daerah itu.

Satu komitmen untuk mengakhiri konflik etnik di seluruh Myanmar masuk dalam rencana perdamaian 13 pasal yang dirundingkan oleh para pejabat KNU dan pemerintah Jumat.

Kedua pihak menyetujui satu peraturaan untuk menjamin keamanan warga sipil, sementara "recana-rencana yang perlu akan dibuat bagi permukiman orang-orang yang mengungsi."

Penjinakkan ranjau juga akan dilakukan, kata satu pernyataan bersama yang dikeluarkan Jumat malam.

Myanmar, yang dilanda perang saudara di daerah-daerah negara itu sejak kemerdeaakan tahun 1948, menganggap KNU sebagai organissi ilegal. Banyak pemimpin kelompok itu berpangkalan di Thailand.

KNU Kamis mengatakan pihaknya akan menilai partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi dan komitmennya pada usaha-usaha rekonsiliasi dalam perundingan Minggu esok, yang merupakan diskusi penting pertama tokoh demokrasi itu sebagai seorang politisi terpilih.

Peraih hadiah Nobel Perdamaian itu dikenal baik di daerah-daerah minoritas, tetapi dia juga dianggap sebagai anggota elit etnik.

Sebagian besar warga desa di negara bagian Karen terpaksa mengungsi akibat perang dan puluhan ribuan orang mengungsi dan tinggal di kamp-kamp di perbatasan dengan Thailand.