Suu Kyi: Pemilu Tak Benar-benar Demokratis

YANGON, KOMPAS.com - Pemimpin prodemokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan, Jumat (30/3/2012), pemilihan umum yang akan dilangsungkan akhir pekan ini tidak akan sepenuhnya demokratis karena ada beberapa ketidakwajaran dalam persiapanannya.

"Saya pikir kita tidak bisa menganggapnya benar-benar pemilu yang adil dan bebas jika kita melihat yang terjadi di sini selama beberapa bulan terakhir," kata penerima Hadiah Nobel Perdamaian itu dalam konferensi pers menjelang pemilu Minggu (1/4/2012).

"Ketidakwajaran itu benar-benar tidak bisa diterima dalam sebuah pemilu yang demokratis," lanjutnya. "Tetapi kami berketetapan untuk terus maju karena inilah yang diinginkan rakyat."

Pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu mengatakan pemungutan suara telah meningkatkan kesadaran berpolitik rakyat.

"Kami sama sekali tidak menyesal ambil bagian (dalam pemilu)," lanjutnya.

Suu Kyi, yang baru menjalani penahanan rumah selama 22 tahun, diyakini bakal memenangi kursi parlemen yang didominasi militer dan sekutu mereka.

Pemilu 2010 yang disapu bersih oleh para politikus yang menjadi sekutu militer diwarnai dengan berbagai laporan tentang kecurangan dan intimidasi, selain pengucilan terhadap Suu Kyi. Ikon oposisi Myanmar itu sendiri dibebaskan dari tahanan rumah beberapa hari sebelumnya.

Partai NLD mengeluhkan apa yang mereka gambarkan sebagai "perlakuan tidak adil" oleh pihak berwenang menjelang pemilu lusa. Partai itu mengatakan, warga di sebuah desa dipaksa oleh Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) untuk menghadiri pertemuan partai berkuasa itu.

Sementara itu di daerah pemilihan Kawhmu, tempat Suu Kyi, mencalonkan diri, ditemukan daftar pemilih yang berisi ratusan nama orang-orang yang sudah meninggal dan tidak mencantumkan lebih dari 1.300 pemilih yang berhak.

Dalam pidatonya baru-baru ini, Presiden Thein Sein mengakui adanya "kesalahan-kesalahan yang tidak perlu" dalam daftar pemilih. Namun, katanya, pihak berwenang berupaya memastikan pada saat pelaksanaan, pemilu itu akan bebas dan adil.

Berbeda dengan pemilu 2010, untuk pemilu kali ini pemerintah mengundang para pengamat dan wartawan asing untuk menyaksikan pelaksanaannya. Pemilu ini dipandang sebagai ujian utama klaim reformasi yang didengang-dengungkan pemerintah negara itu.