Perubahan Myanmar Harus Diapresiasi

YANGON, KOMPAS.com -  Duta Besar RI untuk Myanmar Sebastianus Sumarsono, Kamis (29/3/2012), mengaku kagum dengan perubahan signifikan yang dilakukan Myanmar terkait proses demokrasinya terlepas hal itu dimotivasi keinginan mereka agar terlepas dari berbagai sanksi, terutama ekonomi, yang diterapkan sejumlah negara maju selama ini.

Hal itu terungkap saat bertemu Kompas di ruang kerjanya menjelang pengarahan singkat oleh Kementerian Luar Negeri Myanmar terhadap para pemantau dan jurnalis asing pada pemilihan umum sela 1 April mendatang.

"Malah perubahannya, banyak orang bilang, beyond expectation atau jauh di atas yang diharapkan. Hal itu harus diapresiasi. Mereka sekarang sudah punya yang namanya Komnas Hak Asasi Manusia. Persnya pun sudah lebih merdeka. Kalau dulu koran pemerintah New Light of Myanmar itu isinya cuma seremonial sekarang ada tulisan analisanya," ujar Sumarsono.

Sumarsono juga menambahkan, saat ini pemerintah Indonesia hanya mengirim tiga pemantau dari KBRI, termasuk dirinya. Dia akan memantau di Mawlamyine di wilayah Mon State, Penasehat Kementerian Totok Prianamto untuk memantau di wilayah Sagaing, dan Sekretaris Ketiga Djumara Supriyadi di wilayah Ayeyawady.

"Kalau pengalaman memantau pada Pemilu November tahun 2010, kondisi daerah yang kami pantau terbilang aman. Saat itu ada lima tempat di seluruh Myanmar yang ikut kami pantau proses pemilunya. Kondisi sama saya yakin juga terjadi sekarang terlepas ada tiga kawasan yang ditunda pemilu selanya dengan alasan keamanan," ujarnya.