Irak: Makam Saddam Hussein Harus Dipindah

BAGHDAD, KOMPAS.com — Pemerintah Irak mengirim surat resmi kepada klan Saddam Hussein yang berisi perintah untuk menutup makam Saddam dan memindahkan kerangkanya ke tempat lain, Al-Arabiya melaporkan, Rabu (28/3/2012).

Pemimpin klan al-Bu Nasir, Hassan al-Nada, mengatakan menerima surat itu dari markas besar kepolisian di provinsi Saladin, tempat Saddam dilahirkan.

"Surat itu, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, memerintah kami untuk menutup makam dan mencari tempat lain untuk mengubur kerangka Saddam Hussein," kata Nada kepada situs berita Irak, al-Sumaria News.

Nada mengatakan, gubernur dan pemimpin Dewan Provinsi di Saladin pun turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Mereka berbicara dengan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali perintah itu.

Menurut Nada, perintah itu dikeluarkan terkait dengan makin banyaknya pengunjung makam Saddam. Hal itu diduga membuat pemerintah khawatir mendiang Saddam akan kembali populer.

"Aula yang terhubung dengan makam itu sering dipenuhi orang-orang yang menghadiri resepsi pernikahan atau pemakaman. Namun, sebenarnya sedikit sekali yang menziarahi makam Saddam. Pemerintah mengira semua orang itu mengunjungi makam itu," jelasnya.

Untuk menghindari perselisihan dengan pemerintah pusat, jelas Nada, baik klan maupun Dewan Provinsi memutuskan untuk menutup aula itu untuk sementara, hingga ada keputusan lebih lanjut.

"Tetapi, untuk menutup makam itu adalah hal yang aneh, terutama karena di situ juga dimakamkan presiden-presiden lain seperti Abdul Rahman arif dan Abdul Karim Qassim."

Sumber-sumber di kepolisian Saladin mengatakan, aparat keamanan menjaga dengan ketat makam Saddam, yang berlokasi di tanah kelahirannya di al-Awja pada 22 Januari lalu. Mereka melarang memasukinya dan mengancam akan menangkap orang yang melanggar larangan itu.

Menurut deputi pertama gubernur Saladin, Ahmed Abdul Jabar, pemerintah provinsi meminta polisi ditarik dari makam itu dan memberi kesempatan pemerintah pusat untuk menyelesaikannya.

"Saat ini provinsi sedang bernegosiasi dengan Baghdad untuk mencapai kompromi demi menghindari masalah-masalah yang tidak perlu," lanjutnya.

Namun, kata Abdul Jabar, Kementerian Dalam Negeri berkeras agar perintah itu dilaksanakan. "Kami menerima konfirmasi perintah itu dua hari lalu."

Pada 2009, kabinet Irak secara resmi melarang siapa pun baik perorangan maupun organisasi mengunjungi makam mantan presiden yang dieksekusi pada 2006 atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan itu.