Tantangan Utama Jaga Independensi

Jakarta, Kompas - Menjaga independensi dan profesionalitas menjadi tantangan utama yang harus dihadapi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terpilih. Pasalnya, mereka pasti akan menghadap tekanan dan intervensi dari partai politik.

”Untuk itu, komisioner KPU dan Bawaslu harus bekerja profesional, tidak perlu mendengarkan kepentingan partai yang melawan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dari parlemen dan ekstra parlemen terhadap KPU dan Bawaslu tetap harus dilanjutkan,” kata Malik Haramain, anggota Komisi II DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, Sabtu (24/3), di Jakarta.

Seperti diberitakan, Kamis malam, Komisi II DPR telah memilih tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu. Keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara (voting).

Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia juga melihat ada lubang yang memungkinkan tergerusnya independensi anggota KPU dan Bawaslu. Pasalnya, dari tujuh komisioner KPU terpilih, lima orang di antaranya anggota KPU daerah (KPUD).

”Cerita tentang kedekatan anggota KPUD dengan parpol dan independensi yang lemah sudah jamak terdengar. Sekitar 80 persen pilkada juga diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Ini membuktikan lemahnya pengelolaan pilkada yang jujur di daerah,” ujar Ray Rangkuti.

Kepercayaan publik

Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Veri Junaidi, anggota KPU dan Bawaslu terpilih harus segera membangun kembali kepercayaan publik. Selama ini, problem terbesar lembaga penyelenggara pemilu adalah kepercayaan publik, manakala independensi anggota, profesionalitas, kapasitas, dan integritasnya diragu- kan.

”Mereka mesti secepatnya membangun kesepahaman, menyusun langkah strategis atas pemetaan persoalan penyelenggaraan pemilu lalu,” katanya.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi II DPR, pekan lalu, paling tidak teridentifikasi persoalan Pemilu 2009 yang tak boleh terulang lagi, semisal soal daftar pemilih dan kerja bersama sekretariat.

Terpisah, Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia Girindra Sandino berharap KPU baru dapat menjadi institusi penyelenggara pemilu yang berwibawa.(nwo/dik)