Korsel dan Pekerjaan Rumah Nuklirnya

Oleh Ninok Leksono

Saat lebih dari 50 kepala negara dan pemerintahan bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir Ke-2 di Seoul (26-27 Maret 2012) pekan depan, apakah topik yang menjadi kerisauan mereka?

Jawabannya mungkin tidak secara spesifik terkait dengan kepentingan negara-negara yang tidak punya senjata nuklir, atau paling kurang tidak mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Tetapi, KTT ini jelas dimaksudkan untuk menyiagakan negara-negara di dunia akan bahaya terorisme nuklir, sesuatu yang justru pertama-tama amat dirisaukan oleh negara pemilik senjata nuklir.

KTT Keamanan Nuklir Seoul merupakan kelanjutan dari KTT serupa yang diprakarsai oleh Presiden AS Barack Obama dan berlangsung di Washington DC, April 2010. Kali ini, selain kepala negara dan pemerintahan, akan hadir pula empat perwakilan organisasi internasional.

Kepada 16 wartawan dari berbagai penjuru dunia yang diundang untuk melihat persiapan KTT akhir Februari dan awal Maret lalu, Sekretaris KTT Lee Jong-ho menyampaikan di Seoul bahwa KTT memang ditujukan untuk mencegah terorisme nuklir yang muncul sebagai ancaman serius dan tantangan bagi keamanan global abad ke-21.

Sebagai latar belakang dikemukakan bahwa dewasa ini sekitar 1.600 ton uranium yang amat diperkaya (highly enriched uranium/HEU) dan 500 ton plutonium—cukup untuk membuat sekitar 126.500 senjata nuklir—yang tersebar di dunia.

Kalau saja ada teroris yang meledakkan sebuah senjata nuklir di kawasan padat penduduk, akan ada ratusan ribu orang tewas. Bencana pada tingkat global karena ledakan itu kemungkinan juga akan melumpuhkan sistem keuangan global yang sudah saling terhubung. Konsekuensi politik, sosial, dan lingkungan pun juga akan bersifat masif.

Upaya bersama

Untuk mencegah mimpi buruk semacam itulah, KTT Keamanan Nuklir diadakan. Para pemimpin dunia yang hadir di Korsel diharapkan akan mengembangkan persepsi sama tentang bahaya terorisme nuklir ini dan kemudian bersedia bekerja-sama untuk mengamankan material nuklir dari pencurian dan penggunaan ilegal.

Dari sisi kemungkinannya, sebenarnya sudah banyak yang dicapai dalam upaya pengamanan material nuklir. Kita tahu, bahwa setiap negara yang memanfaatkan nuklir, baik untuk riset maupun untuk pembangkit energi, harus melaporkan secara rinci penggunaan bahan nuklir kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang setiap saat bisa mengirim inspekturnya untuk melakukan pemeriksaan.