Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Kumpulkan Rektor UI, ITB, UGM, dan ITS

Kompas.com - 19/03/2012, 21:12 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan empat rektor perguruan tinggi di Indonesia.

Keempat rektor yang diundang ke Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/3/2012), itu adalah Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Soemantri, Rektor Institut Teknologi Bandung Akhmaloka, Rektor Universitas Gadjah Mada Sudjarwad, serta Rektor Institut Teknologi Surabaya Triyogi Yuwono.

Seusai bertemu, Presiden mengatakan bahwa pertemuan itu membahas soal rencana pemerintah memproduksi sarana transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Kendaraan mobil dan motor yang efisien menjadi penting, terutama terkait semakin mahalnya harga minyak dunia. Presiden dan rektor juga membahas soal mobil elektrik alias tanpa bahan bakar.

"Para rektor melaporkan bahwa proses untuk menghadirkan motor dan mobil yang bersumber pada listrik terus berjalan. Bahkan ada timeline-nya, kapan bisa dikenalkan kepada rakyat kita," kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Senin malam.

Pada pekan lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengumpulkan para rektor seluruh Indonesia. Pada pertemuan itu, kedua menteri menyampaikan alasan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pascapertemuan, beredar kabar bahwa para rektor menerima paket wisata keluarga dari pemerintah. Sebagai imbalannya, para pimpinan perguruan tinggi itu diminta meredam aksi mahasiswa yang menolak kenaikkan harga BBM. Namun, hal ini dibantah oleh Nuh.

"Terlalu murah harga segitu, bahkan tidak ada harganya karena ini menyangkut masalah moral dan etika. Program paket wisata itu sama sekali tidak benar," kata Nuh.

Selain itu, Presiden juga telah bertemu dengan para gubernur dari seluruh Indonesia, serta bupati dan wali kota, di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Kamis (15/3/2012) pekan lalu. Pada saat itu, Presiden meminta para gubernur serta bupati dan wali kota mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Keesokan harinya, giliran Wakil Presiden Boediono mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota. Senada dengan Presiden, Boediono meminta para kepala daerah itu untuk mendukung kebijakan kenaikan BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com