Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Salahkan Perempuan yang Jadi Korban

Kompas.com - 07/03/2012, 12:19 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komnas Perempuan, Arimbi Heroepoetri, menyayangkan pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang seperti menyalahkan perempuan yang menggunakan rok mini sehingga mengakibatkan terjadinya pelecehan seksual ataupun pemerkosaan.

Sebagai seorang pejabat publik, Marzuki dianggap tak pantas mengeluarkan pendapat demikian. Perempuan, kata Arimbi, adalah korban yang seharusnya tidak disalahkan. "Sebagai pejabat publik, tidak pantas mengungkapkan seperti itu. Tidak ada perempuan yang mau jadi korban pelecehan seksual. Pakaian tidak ada hubungan dengan kekerasan seksual," ujar Arimbi di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Menurutnya, tak ada yang tahu kapan kekerasan maupun pelecehan seksual akan terjadi pada perempuan. Hasil pemantauan Komnas Perempuan, kata Arimbi, menunjukkan bahwa perkosaan dan pelecehan seksual bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Berpakaian sopan sekali pun, tetapi jika ada yang menganggap perempuan sebagai obyek seks, maka pelecehan bisa saja terjadi.

"Perkosaan terjadi karena relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, termasuk dengan menganggap perempuan sebagai obyek seks. Tua muda, pakai rok mini, atau rok panjang, tidak bisa menjadi alasan perempuan dapat pelecehan seksual. Pakai baju ketat atau tidak ketat bisa saja dapat pelecehan. Penafsirannya tidak bisa seperti itu," jelasnya.

Ia memperingatkan agar Marzuki Alie tidak mengulangi lagi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang sempat memojokkan dan menyalahkan perempuan yang berpakaian minim sehingga mengundang pelecehan seksual. Hal ini, kata dia, sangat menyakiti perasaan perempuan korban pelecehan seksual maupun pemerkosaan.

"Perempuan di sini menjadi korban, tapi masih disalahkan. Pak Marzuki jangan sampai seperti Foke yang menyalahkan perempuan dalam berpakaian. Sudah jadi korban, masih disalahkan dan dipojokkan," ujarnya.

Sebelumnya, Marzuki menanggapi hal tersebut setelah adanya rencana pihak Sekretariat Jenderal DPR yang mengatur pakaian di lingkungan DPR. Langkah itu menyusul banyaknya orang yang berpakaian mencolok di lingkungan DPR. Marzuki mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang orang dalam berpakaian. Namun, kata politisi Partai Demokrat itu, sebaiknya perempuan menggunakan pakaian yang sesuai kultur bangsa Indonesia.

Pernyataan Marzuki itu mengingatkan kepada pernyataan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke yang meminta perempuan tidak mengenakan rok mini di dalam angkot agar terhindar dari aksi pemerkosaan di dalam angkot. Setelah dikritik banyak pihak, Foke akhirnya meminta maaf dan meralat pernyataannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com