KPK Siap Telusuri Pembelian Sukhoi

JAKARTA, KOMPAS.com —  Komisi Pemberantasan Korupsi siap menelusuri dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan enam unit jet tempur Sukhoi MK2 dari Rusia. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya menunggu laporan masyarakat untuk mulai bergerak.

”Semua informasi data yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, kalaupun ada disampaikan ke KPK, KPK tentu akan lakukan penelusuran lebih jauh. Tapi sampai hari ini belum ada laporan itu,” kata Johan, di Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Pembelian enam unit jet tempur Sukhoi MK2 diduga digelembungkan triliunan rupiah. Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf bersama Indonesia Corruption Watch di Jakarta, Senin (5/3/11), mengatakan, harga beli jet tempur oleh Pemerintah Indonesia tersebut melonjak dari pagu harga yang dikeluarkan produsen.

”Harga beli pada 2010 sebesar 55 juta dollar AS. Indonesia membeli pada 2011 senilai 83 juta dollar AS per unit. Ada selisih 28 juta dollar AS atau total 168 juta dollar AS atau setara Rp 1,5 triliun,” ujarnya.

Dengan hitungan harga jual versi produsen (Rosoboron) senilai 60 juta dollar AS per unit, harga beli 83 juta dollar AS per unit lebih mahal 13 juta dollar AS per unit Sukhoi MK2. Total selisih dalam perhitungan itu 78 juta dollar AS (sekitar Rp 741 miliar).

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin, yang ditemui secara terpisah, mengatakan, harga yang disepakati untuk pembelian tiap unit Sukhoi adalah 54,8 juta dollar AS. ”Total harga itu mencakup biaya lain seperti pelatihan dan suku cadang,” ujarnya.

Menurut Hartind, harga 54,8 juta dollar AS adalah kesepakatan dengan pihak Rosoboron dalam pertemuan akhir 2011. Ketika itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Eris Heryanto hadir dalam pertemuan tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, berdasarkan data yang diperolehnya, harga beli Sukhoi untuk Indonesia lebih mahal dibandingkan Vietnam untuk tipe yang sama. ”Vietnam membeli dengan harga 53 juta dollar AS per unit, lengkap dengan senjata. Kita membeli 78 juta dollar AS tanpa senjata,” kata Neta.

Al Araf menerangkan keganjilan lain, yakni adanya rekanan dalam pembelian yang dikatakan sebagai hubungan antarpemerintah. Keganjilan lain adalah penggunaan kredit ekspor 470 juta dollar AS.