Jepang Tuntut Tindakan Nyata Korut

TOKYO, KOMPAS.com — Perundingan enam negara mengenai program nuklir Korea Utara telah bergerak selangkah lebih dekat bagi dimulainya kembali perundingan itu setelah ada kesepakatan Pyongyang dengan Washington. Namun, Jepang, Kamis (1/3/2012), menuntut adanya tindakan "nyata" Korut.

Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gemba menyambut sebuah kesepakatan yang diumumkan pada Rabu kemarin, yaitu Korea Utara akan menangguhkan uji coba nuklir dan program pengayaan uranium dengan imbalan bantuan pangan dari Amerika Serikat.

Namun, Gemba mengingatkan, negara itu perlu menerjemahkan kata-kata ke dalam perbuatan sebelum kebuntuan di Semenanjung Korea bisa diatasi. "Ini merupakan langkah penting dan dapat dilihat sebagai kemajuan..., tetapi lebih penting yang kita lihat adalah tindakan nyata," katanya kepada wartawan. "Tujuan kami tetap tidak berubah, bahwa semua fasilitas yang berhubungan dengan nuklir harus dihentikan, yaitu denuklirisasi lengkap dan Semenanjung Korea dapat diverifikasi," katanya.

Pengumuman Korea Utara muncul kurang dari tiga bulan setelah kematian pemimpin Kim Jong-Il. Setelah pembicaraan dengan Amerika Serikat, pekan lalu, rezim yang dipimpin Kim muda yang belum teruji, putra bungsu Kim Jong-Un, Rabu malam, juga berjanji akan menunda pengujian rudal jarak jauh dan memungkinkan kembalinya para pengawas nuklir PBB.

Korea Utara setuju pada 2005 untuk menghentikan ambisi nuklirnya dengan imbalan bantuan dan konsesi politik sebagai bagian dari proses perundingan enam pihak. Namun, perjanjian itu terhenti tahun 2009 ketika Pyongyang meninggalkan perundingan dan menyalahkan "sikap bermusuhan Amerika Serikat".

Gemba mengatakan, dimulainya kembali perundingan yang melibatkan dua Korea, Jepang, China, Rusia, dan Amerika Serikat telah menjadi lebih mungkin dengan pengumuman itu. "Situasi sekitar perundingan enam negara secara bertahap membaik," katanya. Akan tetapi, ia menambahkan, "Kami masih perlu koordinasi. Jika ditanya apakah kami bisa langsung memulai kembali perundingan enam negara itu, saya harus mengatakan sekarang bukan saat yang tepat."