Rudd dan Idealisme Keadilan Sosial

KOMPAS.com - Kevin Rudd (54), yang baru saja mengundurkan diri secara dramatis dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri Australia, pertama kali memutuskan terjun ke dunia politik di ”Negeri Kanguru” dengan idealisme mewujudkan keadilan sosial.

Pandangan ini terbentuk sejak kecil, saat ia mengalami sendiri wujud ketidakadilan sosial di negaranya. Sewaktu Rudd berusia 11 tahun, ia dan keluarganya pernah hidup menggelandang dan tidur di dalam mobil.

Keluarga Rudd diusir dari sebuah peternakan di Negara Bagian Queensland setelah ayah Rudd meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas, dan keluarga itu mengalami kesulitan keuangan.

Kelak saat ia mencapai puncak karier politiknya, pandangan Rudd ini mewarnai berbagai kebijakannya.

Rudd memutuskan maju dalam persaingan menjadi anggota parlemen federal mewakili Partai Buruh untuk memperjuangkan idealismenya itu. Ia baru berhasil pada 1998 setelah dua kali mengikuti pemilu.

Sebelum menjadi politisi, Rudd bertugas sebagai diplomat di Departemen Luar Negeri selama beberapa tahun. Ia juga pernah menjadi birokrat senior di pemerintah Negara Bagian Queensland.

Setelah Partai Buruh yang ia pimpin menang besar dalam pemilihan umum 2007 dan Rudd menjadi Perdana Menteri (PM) Australia, ia langsung mengejutkan rakyat negara tersebut.

Di bawah Rudd, Pemerintah Australia secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada suku asli Aborigin Australia atas perlakuan yang mereka terima selama orang-orang kulit putih berkuasa di benua itu.

Rudd, yang fasih berbahasa Mandarin dan ditempatkan sebagai diplomat di Beijing pada era 1980-an, juga menjanjikan hubungan yang lebih erat dengan Asia dan merombak total berbagai kebijakan imigrasi ketat warisan pendahulunya, PM John Howard.

Di bawah Rudd pula, Australia berhasil melewati masa krisis keuangan dunia pada 2008 tanpa tersentuh resesi sedikit pun. Prestasi yang tak bisa disamai negara-negara maju lainnya.

Awal kejatuhan

Gagasan keadilan sosial itu pula yang membuat ia mengusulkan pajak keuntungan perusahaan-perusahaan tambang di Australia dinaikkan menjadi 40 persen. Namun, langkah itu pula yang memicu kejatuhannya.

Rencana kenaikan pajak itu ditentang habis-habisan oleh para pengusaha sektor pertambangan. Popularitas Rudd juga merosot setelah ia memutuskan menunda penerapan skema perdagangan karbon, yang bertujuan memperlambat pemanasan global, hingga 2013.

Dalam situasi krisis itu, Rudd dikudeta secara ”brutal” oleh teman-teman satu partainya, yang dipimpin Julia Gillard. Akhir Juni 2010, Gillard berhasil mendongkel Rudd dari kursi Ketua Partai Buruh, dan langsung menyerukan pemilu.

Begitu koalisi Partai Buruh dan wakil rakyat independen berhasil menang dengan hanya selisih satu kursi dibanding koalisi konservatif, Gillard langsung menurunkan besaran pajak keuntungan industri pertambangan tersebut menjadi hanya 30 persen. Ia juga memutuskan menerapkan aturan baru itu hanya kepada segelintir perusahaan peraih keuntungan terbesar.

Oleh Gillard, Rudd kemudian ditunjuk sebagai menlu. Namun, sumber-sumber di dalam partai menyebutkan, Rudd tak pernah bisa menerima penyingkiran dirinya dari pucuk kekuasaan, dan masih mengincar jabatan PM.

Kini, setelah ia mundur dari jabatan menlu, jalan terbuka lebar baginya untuk balas menantang Gillard. (AFP/Reuters/DHF)