Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boikot Media, Bumerang bagi Demokrat

Kompas.com - 19/02/2012, 19:49 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat Jemmy Setiawan dalam siaran persnya mengungkapkan agar seluruh kader Partai Demokrat, terutama elitenya, memboikot media massa yang dianggap hanya mengadu domba internal partai dan selalu mendiskreditkan nama SBY dan Partai Demokrat melalui pemberitaan.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai upaya boikot media massa yang dilontarkan Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat Jemmy Setiawan hanya akan menuai badai.

Wacana pemboikotan itu disampaikan oleh Jemmy melalui siaran persnya kepada wartawan, Sabtu (18/2/2012). Boikot dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap media massa yang dianggap hanya mengadu domba internal partai dan selalu mendiskreditkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan partai tersebut.

Kristiadi mengatakan, rencana boikot itu justru menjadi bumerang bagi partai berlogo bintang tersebut. Menurutnya, Demokrat besar dan dikenal masyarakat karena media. "Ini kalau nanti dibalas betul-betul media ikut memboikot, baru Demokrat tahu rasanya. Demokrat besar bukan karena politik, tapi karena media yang dulu begitu menyanjung Pak SBY. Kalau Demokrat lakukan itu, Demokrat akan menuai badai," ujar Kristiadi, Minggu (19/2/2012) di Jakarta.

Menurutnya, media pun telah sering digunakan partai tersebut untuk melakukan pencitraan. Oleh karena itu, boikot bukan cara elegan untuk menampik kritik terhadap Partai Demokrat.

"Sepanjang tahun kan Demokrat memanfaatkan media untuk membangun citra. Kalau memang merasa ada yang disampaikan media tidak betul, ya pakai melalui jalur lain untuk konfirmasi. Lebih elegan. Ini bisa jadi bumerang, dia kan besar karena media. Tentu media juga tidak seperti malaikat, harus kritis juga," kata Kristiadi.

Sebelumnya diberitakan, Jemmy meminta para kader partai menolak wawancara ataupun dijadikan sebagai narasumber oleh media yang terindikasi punya kepentingan politik tertentu. Menurutnya, media yang memiliki kepentingan politik cenderung memberikan berita yang tidak berimbang dan memberikan banyak jebakan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com