Kenaikan Harga Sudah Lama Diusulkan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Sikap pemerintah terhadap konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi mendorong peneliti dari Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, meneliti respons masyarakat atas penggunaan bakar bakar.

Studi ini berusaha menggali penurunan subsidi bahan bakar minyak dalam perspektif rumah tangga.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Peneliti Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo dalam siaran pers dari Yogyakarta, Senin (13/2/2012).

Menurut Rimawan, penelitian ini merupakan kerja sama antara P2EB FEB-UGM dengan The Economy and Environmental Programs for South East Asia (EEPSEA), Kanada. Studi ini termotivasi oleh ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan subsidi bahan bakar minyak dan pentingnya mengetahui respons masyarakat.

”Permasalahan mengenai pengaturan konsumsi BBM kembali mengemuka ketika Undang-Undang APBN 2012 yang disahkan DPR mengamanatkan pengaturan konsumsi BBM mulai 1 April 2012,” ujarnya.

Selain Rimawan, tim peneliti beranggotakan Gumilang Aryo Sahadewo. Rimawan sendiri merupakan salah satu anggota tim peneliti FEB UGM yang terlibat aktif dalam penelitian konsorsium tiga universitas pada tahun 2011, yakni UGM, Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Saat itu pemerintah menginginkan kajian penurunan subsidi BBM melalui pembatasan maupun pengaturan konsumsi BBM. Meski demikian, tim peneliti konsorsium UGM-UI-ITB menyarankan peningkatan harga BBM secara gradual sebesar Rp 500 per liter sebagai rekomendasi utama.

Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil analisis yang mendalam dan temuan di lapangan. Hasilnya menunjukkan kebijakan pembatasan maupun pengaturan konsumsi BBM memiliki biaya sosial yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan harga BBM bersubsidi secara gradual sebesar Rp 500 per liter.

”Idealnya, momentum terbaik kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan April 2011, mengingat inflasi tercatat paling rendah pada bulan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, pemerintah melewatkan momentum tersebut dan tidak mengambil keputusan apa pun terkait subsidi BBM hingga akhir tahun 2011,” tutur Rimawan.