MA Tolak Permintaan Perdana Menteri

ISLAMABAD, Jumat - Mahkamah Agung Pakistan, Jumat (10/2), di Islamabad, menolak permintaan Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani untuk menghindar dari panggilan pengadilan. Gilani harus menghadap pengadilan hari Kamis depan.

Pengadilan memanggil Gilani untuk menjelaskan mengapa dia menolak memerintahkan membuka kembali kasus korupsi yang melibatkan Presiden Asif Ali Zardari.

Militer memaksa pengadilan dan mendesak MA agar membuka lagi skandal tersebut, hal yang bertentangan dengan keinginan pemerintah. Keputusan MA ini tampaknya akan membawa gejolak politik baru di Pakistan yang sudah tidak stabil itu.

Jika terbukti bersalah di pengadilan, Gilani dapat dipaksa turun dari jabatannya dan mendekam selama enam bulan di penjara. Kasus ini telah membuat ketegangan antara para pemimpin sipil Pakistan dan MA. Ketegangan ini dapat membuat kekacauan dan melumpuhkan pemerintahan.

Kericuhan legal ini berawal dari ribuan kasus korupsi lama yang dilontarkan tahun 2007 oleh hukum amnesti kontroversial ketika itu. Hukum ini diloloskan semasa pemerintahan militer mantan Presiden Pervez Musharraf.

Gilani dan para penasihatnya mengabaikan perintah pengadilan untuk meminta otoritas Swiss membuka lagi kasus pencucian uang yang melibatkan Presiden Asif Ali Zardari. ”Permintaan itu ditolak,” ujar Hakim Agung Iftikhar Chaudhry di pengadilan seraya membacakan keputusan delapan anggota majelis.

Jika Gilani disingkirkan, tidak berarti pemerintahan akan tumbang karena koalisi yang berkuasa memiliki jumlah kursi mencukupi untuk memilih penggantinya.

Akan tetapi, pertarungan di pengadilan dapat melemahkan pemerintah dan merusak kesempatan Partai Rakyat Pakistan yang berkuasa untuk kembali terpilih dalam pemilu 2013.

Pada Jumat sore, Gilani menyatakan di hadapan parlemen bahwa dia akan tampil di pengadilan pada Kamis mendatang. ”Kami tidak ingin berkonfrontasi dengan institusi mana pun,” ujarnya setelah kekalahan dalam tuntutan banding.

Ketidakstabilan politik dan kebuntuan politik sering membuat perhatian para pemimpin Pakistan beralih dari tugas dan tantangan utama mereka, seperti menumpas Taliban serta melawan kemiskinan.