Waspadai Sudan dan Sudan Selatan

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon pada Rabu (9/2/2012) menyatakan kekhawatirannya tentang ketegangan politik yang semakin merebak di Sudan dan Sudan Selatan. "Situasi di Sudan dan Sudan Selatan makin kompleks dan berbahaya," kata Ban di hadapan wartawan setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Dewan Keamanan PBB.
   
Sudan Selatan baru-baru ini mengalami kekerasan antarkelompok etnis di negara bagian Jonglei yang memiliki riwayat perebutan ternak dan sumber daya.
   
Ban mengatakan saat ini PBB sedang memantau ketegangan tersebut dengan penuh keprihatinan. "Tim misi di lapangan akan terus melakukan tugasnya tapi saya akan meminta lagi kepada masyarakat internasional untuk memberikan dukungan yang kita butuhkan, terutama helikopter dan transportasi," katanya.
   
Terkait dengan topik kemajuan politik di negara itu, Ban mengatakan bahwa masalah kepercayaan antara Sudan dan Sudan Selatan menghambat pengiriman bantuan kepada banyak orang yang mengalami rawan pangan atau melarikan diri konflik. "Saya juga sangat prihatin terhadap kurangnya kemajuan dalam negosiasi pada isu-isu pascakemerdekaan," kata Sekjen PBB.

"Keputusan sepihak oleh kedua pemerintah atas sengketa minyak dan retorika yang semakin bermusuhan dengan mudah dapat meningkat secara militer," imbuhnya sebagaimana warta Xinhua pada Kamis (9/2/2012).
   
Sudan Selatan secara resmi memisahkan diri dari Khartoum pada Juli 201, setelah referendum kemerdekaan yang diamanatkan oleh Perjanjian Perdamaian Menyeluruh (CPA). CPA ditandatangani untuk mengakhiri perang saudara antara utara dan selatan pada tahun 2005. Namun, beberapa masalah serius masih ada di antara kedua negara, termasuk masalah minyak dan perbatasan.
   
Kedua pihak dijadwalkan untuk melanjutkan pembicaraan pada 10 Februari. "Saya menyerukan pada semua pihak untuk berkomitmen kembali demi negosiasi sehingga dapat mencapai kesepakatan atas semua masalah yang ada," kata Ban.
   
"Saatnya telah tiba bagi kedua kepala negara untuk sekali lagi menampilkan kepemimpinan mereka yang membawa ke arah perdamaian dengan menyetujui gencatan senjata dan membuat kompromi yang diperlukan untuk menjamin masa depan yang damai dan sejahtera bagi kedua negara," demikian Ban Ki-moon.