Rusia Menentang Resolusi PBB untuk Suriah

Negara-negara Barat dan Rusia bersitegang di PBB terkait rencana penerbitan resolusi PBB yang menuntut Presiden Suriah Bashar al-Assad mundur dari jabatannya dan mengakhiri pemerintahannya yang disebut Amerika Serikat sebagai sebuah rezim teror.

Menteri Luar Negeri AS didukung Menlu Inggris William Hague, Menlu Perancis Alain Juppe dan perwakilan Liga Arab menginginkan resolusi PBB yang lebih keras untuk Suriah.

Dalam rancangan resolusi yang disusun Liga Arab dan Barat itu intinya memerintahkan Assad untuk menghentikan kekerasan yang diperkirakan sudah menewaskan sedikitnya 5.400 orang dalam 10 bulan.

Selain itu, rancangan resolusi ini juga mendesak agar Assad menyerahkan kekuasaannya kepada para deputinya.

"Kita semua tahu perubahan telah datang di Suriah. Terlepas dari taktik brutal pemerintah, rezim teror Assad akan segera berakhir," kata Hillary Clinton. "Pertanyaannya sekarang adalah berapa banyak lagi warga sipil harus tewas sebelum negeri itu mampu bergerak maju," tambah dia.

Sementara itu Perdana Menteri Sheikh Hamad bin Jassim Al-Thani, mewakili Liga Arab, mengatakan PBB harus segera menghentikan mesin pembunuh Assad.

Rusia menentang

Namun, Rusia mengatakan Dewan Keamanan sebagai salah satu badan PBB tidak memiliki otoritas untuk memaksakan resolusi semacam itu.

Sebelumnya Rusia bahkan menyatakan kekhawatirannya bahawa agenda sebenarnya adalah sekadar mengganti rezim penguasa di Suriah.

Duta besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin menegaskan Suriah harus mampu memutuskan masa depannya sendiri. Selain itu, Churkin menegaskan PBB tidak memiliki mandat untuk menekankan sejumlah parameter untuk sebuah penyelesaian internal.

Meski demikian Churkin mengusulkan sebuah cara yang dapat dikompromikan. "Saya kira kita bisa menghasilkan sebuah resolusi yang akan berguna untuk membantu Liga Arab untuk lebih memainkan perannya," ujar Churkin.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di sela-sela kunjungannya di Australia berkomentar tegas soal Suriah. "Mengubah rezim bukanlah keahlian kami," kata Lavrov.

Rencana resolusi yang secara resmi diajukan Maroko menyerukan pembentukan pemerintahan bersatu untuk menujuk pemilu yang transparan dan bebas. Resolusi itu juga menekankan bahwa tidak akan ada inntervensi militer seperti di Libia yang ikut membantu penggulingan Moammar Khadafy.