Solusi Yaman Bisa Diadopsi

KAIRO, KOMPAS.com — Solusi krisis Suriah semakin mengisyaratkan mengadopsi skenario Yaman. Rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diajukan bersama Liga Arab-Uni Eropa dan dibahas hari Jumat (27/1/2012), di New York, berisi antara lain pengalihan otoritas Presiden Suriah Bashar al-Assad ke wakilnya, pembentukan pemerintah persatuan nasional, dan penyelenggaraan pemilu di bawah pengawasan internasional.

Rancangan resolusi tersebut tidak mengusulkan operasi militer atau pemberian sanksi keras terhadap rezim Assad.

Rancangan solusi tersebut disusun bersama oleh Inggris dan Perancis melalui konsultasi dengan Qatar, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, dan Portugal. Rancangan resolusi itu merupakan pengganti dari rancangan resolusi DK PBB yang diajukan Rusia pekan lalu, tetapi gagal mendapat dukungan Barat.

Diplomat Maroko telah menyerahkan salinan dari rancangan resolusi DK PBB yang diajukan Arab-Eropa itu kepada diplomat Rusia dan China untuk dimintai pendapatnya, Kamis.

Pola itu sebenarnya telah ditawarkan Liga Arab pekan lalu sebagai solusi atas krisis Suriah yang telah berlangsung selama 10 bulan. Pola tersebut ternyata diminati pula oleh Uni Eropa sehingga bersedia mengadopsinya bersama Liga Arab.

Sekjen Liga Arab Nabil al Arabi dan Perdana Menteri Qatar, yang juga Menteri Luar Negeri, Sheikh Hamd bin Jasim bin Jabir al Thani dijadwalkan berangkat ke New York, Senin atau Selasa depan, untuk mengajukan solusi tersebut ke forum DK PBB secara resmi. Liga Arab berharap rancangan resolusi itu mendapat dukungan luas semua anggota DK PBB, termasuk Rusia.

Namun, seorang diplomat Rusia, seperti dikutip kantor berita Itar-Tass, menolak rancangan resolusi DK PBB yang diajukan Eropa-Arab itu. Menurut dia, rancangan resolusi tersebut tidak mengakomodasi sikap Rusia.

Wakil Menlu Rusia Gennady Gatilov menegaskan, Rusia akan berusaha sekuat tenaga mengamandemen rancangan resolusi yang diajukan Eropa-Arab itu.

Analis politik dari harian Al Hayat, Walid Shaqir, mengatakan harus ada transaksi politik antara Rusia di satu pihak serta Barat dan Arab di pihak lain atas berbagai isu di Timur Tengah sebagai pintu masuk menuju solusi di Suriah.

Menurut Shaqir, isu Suriah tidak berdiri sendiri yang terpisah dari isu lain, seperti isu Iran, Irak, Lebanon, dan Palestina. Karena itu, hanya menggarap Suriah tanpa menyentuh isu-isu lain akan sulit mendapat titik temu.

Shaqir mengimbau Barat, Arab, dan Rusia berunding soal rancangan resolusi DK PBB yang akan diajukan Eropa-Arab itu. Jika rancangan resolusi itu gagal diterima DK PBB, krisis Suriah akan masuk terowongan gelap yang tidak jelas ujungnya.

Dewan Nasional Suriah yang beroposisi menyerukan segera ada gerakan di forum DK PBB untuk mengeluarkan resolusi yang mengutuk rezim Assad. Dewan Nasional Suriah mengklaim telah melakukan kontak dengan anggota DK PBB, Liga Arab, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan negara Arab lain untuk membujuk mereka segera bergerak di forum DK PBB.

Harian Kuwait Rai edisi hari Jumat mengungkapkan, Arab Saudi hampir mengakui Dewan Nasional Suriah sebagai satu-satunya wakil rakyat Suriah. Menlu Arab Saudi Pangeran Saud al Faisal ketika berjumpa delegasi Dewan Nasional Suriah di kota Kairo pekan lalu menyampaikan, Arab Saudi berniat mengakui dewan tersebut sebagai satu-satunya wakil rakyat Suriah. (mth)