Irak: Jangan Campuri Urusan Kami!

BAGHDAD, KOMPAS.com - Irak mengecam Turki, Iran dan sejumlah negara Arab tetangganya karena berusaha "campur tangan" dalam krisis politik di Baghdad dan tidak menghormati kedaulatannya. Pernyataan pemerintah Irak itu, yang dipasang di situs Kementerian Luar Negeri, Minggu (22/1/2012), disampaikan di tengah ketegangan antara Baghdad dan Ankara, khususnya menyangkut klaim Irak bahwa Turki mencampuri permasalahan dalam negeri Irak.

Menurut pernyataan itu, sejak awal tahun ini komentar-komentar dari "pejabat dari sejumlah negara tetangga mencerminkan upaya mereka untuk campur tangan dalam permasalahan dalam negeri Irak dan tidak menghormati kedaulatan Irak serta pemerintah yang dipilih oleh rakyat Irak".

Pernyataan yang ditulis dalam bahasa Arab dan Inggris itu mengatakan, "Irak tidak dan tidak akan menjadi pengikut. Irak tidak akan pernah menjadi pion dalam permainan lain atau berada di arena pembersihan antara pihak-pihak lain."Karenanya, kami menyeru negara sahabat, khususnya Turki, Iran dan sejumlah negara Arab, menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Irak..

Pernyataan itu tampaknya untuk menanggapi klaim komandan Pasukan Quds, kesatuan elit Iran, Qassem Suleimani, bahwa Irak dan Lebanon selatan dikendalikan oleh Iran. Namun, pernyataan Suleimani itu kemudian dibantah Teheran. Irak dan Turki juga berselisih menyangkut klaim Baghdad bahwa Ankara campur tangan dalam permasalahan Irak ketika Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menelefon PM Irak Nuri al-Maliki pada 10 Januari.

Sejak itu Maliki mengecam Turki karena pernyataannya dan kedua negara tersebut memanggil duta besar masing-masing untuk mengungkapkan kekecewaan mereka.

Irak dilanda kekerasan yang menewaskan puluhan orang dan pergolakan politik sejak pasukan AS ditarik dari negara itu pada 18 Desember.
Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni.

Para ulama Sunni memperingatkan bahwa Maliki sedang mendorong perpecahan sektarian, dan pemrotes memadati jalan-jalan di Samarra, Ramadi, Baiji dan Qaim, banyak dari mereka membawa spanduk mendukung Hashemi dan mengecam pemerintah.

Para pejabat Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Wakil Presiden Tareq al-Hashemi pada Desember lalu setelah mereka memperoleh pengakuan yang mengaitkannya dengan kegiatan terorisme.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak Mayor Jendral Adel Daham mengatakan pada jumpa pers, pengakuan para tersangka yang diidentifikasi sebagai pengawal Hashemi mengaitkan wakil presiden tersebut dengan pembunuhan-pembunuhan dan serangan. Surat perintah penangkapan itu ditandatangani oleh lima hakim, kata Daham.

Sedikitnya 13 pengawal Hashemi, seorang pemimpin Sunni Arab, ditangkap dalam beberapa pekan terakhir, namun tidak jelas berapa orang yang kini ditahan. Presiden wilayah otonomi Kurdi Irak Massud Barzani sebelumnya menyerukan perundingan darurat untuk mencegah runtuhnya pemerintah persatuan nasional, dengan memperingatkan bahwa "keadaan sedang mengarah ke krisis yang dalam".